Bahlil Targetkan PLTN Aktif Mulai 2030, Sebut Nuklir Sebagai Energi Murah dan Andal
Hasanah.id – Pemerintah menargetkan operasionalisasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia dimulai pada tahun 2030 atau paling lambat 2032. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia, menyampaikan hal ini dalam Sidang Perdana Anggota DEN Tahun 2025 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
“Untuk PLTN, kita proyeksikan mulai aktif sekitar 2030 atau 2032. Maka, seluruh regulasi terkait harus mulai kita siapkan dari sekarang,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi yang diterima Minggu (20/4/2025).
Menurut Bahlil, PLTN merupakan bentuk energi baru yang menawarkan efisiensi biaya dan dinilai mampu memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional di masa mendatang. Ia juga menilai bahwa penggunaan tenaga nuklir akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil yang saat ini masih mendominasi pembangkitan listrik.
Dalam sidang tersebut, Bahlil juga mengungkap bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 saat ini sedang difinalisasi dan akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin penting dalam RUPTL adalah pencantuman proyek PLTN sebagai bagian dari peta jalan transisi energi.
Meski demikian, Bahlil menekankan pentingnya edukasi publik. “Pemanfaatan nuklir harus dibarengi dengan sosialisasi yang masif. Masyarakat harus paham bahwa ini aman, efisien, dan untuk kepentingan jangka panjang bangsa,” tambahnya.
Selain PLTN, sidang juga membahas isu cadangan penyangga energi (CPE). Bahlil menyebutkan bahwa konsumsi minyak nasional saat ini mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari. Namun, kapasitas produksi dalam negeri masih tertinggal jauh, hanya sekitar 580.000 hingga 610.000 barel per hari.
Atas dasar itu, Presiden Prabowo disebut telah memberikan arahan untuk membangun kilang dengan kapasitas produksi 1 juta barel per hari sebagai bagian dari strategi peningkatan ketahanan energi nasional.
Bahlil memastikan, tindak lanjut atas arahan tersebut akan dilakukan melalui pembentukan tim kajian lintas institusi yang melibatkan Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), dan Dewan Energi Nasional.
Sidang Anggota DEN kali ini dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian, termasuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono serta delegasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Perhubungan, Keuangan, Perindustrian, dan Lingkungan Hidup. Turut hadir pula perwakilan unsur pemangku kepentingan non-pemerintah dari kalangan profesional dan akademisi.
