Tuti Turimayanti Soroti Penguatan Partisipasi Publik dalam RDP Bahas Penurunan Indeks Demokrasi Jawa Barat 2025

Hasanah.id – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas penurunan Indeks Demokrasi Jawa Barat Tahun 2025, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, akademisi, perwakilan pemerintah daerah, serta unsur masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan demokrasi di Jawa Barat.

Rapat tersebut digelar sebagai upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya capaian Indeks Demokrasi Jawa Barat sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat kualitas demokrasi di masa mendatang. Dalam forum tersebut, berbagai aspek menjadi sorotan, mulai dari partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebebasan berpendapat, transparansi pemerintahan, hingga efektivitas lembaga demokrasi di tingkat daerah.

Tuti Turimayanti menegaskan bahwa penurunan indeks demokrasi harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, demokrasi yang sehat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Penurunan Indeks Demokrasi Jawa Barat harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kita perlu melihat secara objektif faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ini agar dapat dirumuskan langkah perbaikan yang tepat dan berkelanjutan,” ujar Tuti dalam forum tersebut.

Legislator PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu atau mekanisme politik formal, tetapi juga menyangkut keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai proses pembangunan. Karena itu, ruang partisipasi publik perlu terus diperluas agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan memperoleh akses yang sama terhadap informasi publik.

“Demokrasi akan semakin kuat apabila masyarakat diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Partisipasi publik yang aktif menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi,” kata Tuti.

Selain itu, Tuti juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, akademisi, media, dan masyarakat sipil dalam memperkuat budaya demokrasi. Menurutnya, upaya peningkatan indeks demokrasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerja sama yang berkelanjutan.

Melalui forum ini, diharapkan berbagai tantangan yang memengaruhi capaian Indeks Demokrasi Jawa Barat dapat diidentifikasi secara komprehensif, sehingga lahir solusi yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ikuti Kami Di: