ADIKARYA PARLEMENBerita

Anggota Dewan PDI Perjuangan Jabar: Demi Rasa Aman, KPU Harus Susun Protokol Pilkada Serentak Dimasa Pandemi

ADIKARYA PARLEMEN

Hasanah.id – Sebanyak delapan kota dan kabupaten di Jawa Barat akan menggelar Pilkada serentak pada tahun 2020 mendatang. KPU di masing-masing daerah tersebut kini tengah melakukan berbagai persiapan termasuk penyusunan anggaran dan sosialisasi pelaksanaan disaat pandemi Covid-19.

Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan Desember 2020  tersebut disorot Dewan. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi PDI Perjuangan Waras Wasisto menyebut, Pilkada bisa digelar jika memang tidak ada kejadian seperti wabah virus Corona saat ini.

“Kami berharap tidak ada kejadian terpapar kembali nanti di Desember. Namun jika misalkan terjadi lonjakan, maka harus dipertimbangkan kembali,” ujarnya, Minggu (21/6/2020).

Pandemi Covid-19 besar sekali pengaruhnya pada substansi PKPU No 5 tahun 2020. Sehingga proses sosialisasi menjadi penting dilakukan.

“Saya rasa penyampaian tahapan-tahapan krusial di Pilkada, seperti pencalonan, kampanye dan semua aturan yang tertera di PKPU. Tentu, untuk saya berharap  KPU Kota/Kabupaten yang akan menggelar Pilkada Serentak, tahapan ini harus menjadi sosialisasi awal, lebih terbuka meski dengan cara virtual,” ujar politikus PDI Perjuangan Dapil Bekasi Depok ini.

Pihaknya, lanjut Waras, berharap agar masyarakat terus mengikuti dan memantau perkembangan Pilkada. Sebab, dengan mengetahui jadwal tahapan yang sedang dan akan dilakukan, mereka akan lebih aware terhadap pesta demokrasi.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada para calon yang akan bertanding di Pilkada nanti termasuk calon dari petahana, jika masih menggunakan anggaran pemerintah, maka harus bisa memisahkan antara anggaran untuk Pilkada maupun anggaran untuk rakyat apalagi saat pandemi corona saat ini.

“Saya kira semua juga sudah paham tentang hal itu, meskipun sekarang ini belum masuk tahapan awal. Kebebasan dan kebolehan itu seharusnya mesti lebih dipahami, selama tidak melanggar aturan ya silakan saja,” tuturnya.

Disinggung kondisi Pilkada dalam masa pandemi Covid-19, menurutnya, protokol kesehatan mesti dipersiapkan dengan etika dan aturan yang berlaku harus tetap digunakan. Karena ini merupakan kepentingan bersama untuk menjaga demokrasi yang sehat dan aman.

Dia mencontohkan, dalam satu tahapan nantinya apakah dibutuhkan alat kesehatan atau alat pelindung diri (APD), seperti masker atau face shield, sarung tangan dan lain sebagainya.

“Pilkada ini harus tetap menjadi perhelatan rakyat yang aman, demokratis, dan sesuai aturan yang berlaku, Semoga, dalam waktu dekat PKPU itu dapat segera dikeluarkan oleh KPU Pusat dan provinsi.” tukasnya. (Uwo-)

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close