DPRD PROV JABARNASIONAL

Anggota DPRD Jabar Serbu Bank Jabar Untuk Gadai SK

Hasanah.id– Para anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 sudah mulai berbondong-bondong untuk menggadai SK pelantikannya ke Bank Jabar (BJB). Fenomena gadai surat keputusan (SK) dari para anggota legislatif bukan lagi jadi rahasia umum.

Anggota DPRD Jabar dari Partai Gerindra Daddy Rohanady secara terbuka mengaku akan memanfaatkan fasilitas kredit dari bank. Ia menilai, hal itu tak perlu dianggap tabu. Apalagi kredit anggota legislatif telah tercantum dalam aturan.

“Menurut saya sah-sah saja. Dewan kan abis kampanye utangnya banyak, kebetulan difasilitasi, diperbolehkan, BJB mempermudah itu. Jadi spiritnya diberi kemudahan, seluruh anggota dewan diberi kemudahan. Cuma masalahnya ada yang mau pakai atau enggak.  Saya dulu pakai, sekarang Insya Allah pakai lagi,” tutur Daddy saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Selasa (10/9/2019).

Daddy mengatakan, kredit itu akan ia gunakan untuk membayar sisa utang kampanye sewaktu pemilihan legislatif 2019. Selain untuk bayar utang, kata Daddy, beberapa rekannya ada yang memanfaatkan kredit itu untuk membeli rumah dan kendaraan khususnya bagi anggota dewan yang berdomisili di luar Kota Bandung.

 “Saya pakai lah, peluang ini untuk bayar utang. Mayoritas (untuk bayar) utang sisa kampanye. Ada juga kawan sampai hari ini tagihan kaos belum dibayar. Tapi ada juga butuh untuk rumah karena tidak punya rumah di sini (Bandung). Kendaraan juga karena yang lama rusak dipakai kampanye,” tutur Daddy.

Merujuk pada pengalamannya periode lalu, besaran pinjamannya mencapai Rp 1 miliar dengan tenor maksimal empat tahun.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan DPRD Jabar, Iis Rostiasi menuturkan, prosedur gadai SK anggota legislatif definitif sudah diatur dalam Pergub no 41 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif anggota dewan.

“Biasanya pengajuan kredit ke bank itu melalui rekomendasi kami seperti SK pelantikan dan payroll. Jadi pihak bank survei ke kami terkait pengajuan itu nanti,” kata Iis.

Ia menuturkan, sejauh ini pihaknya belum bisa memberikan rekomendasi pengajuan kredit ke bank para anggota legislatif lantaran belum terbentuknya alat kelengkapan dewan. “Karena belum terbentuk, kita belum bisa kasih rekomendasi. Biasanya mereka tanya komisi berapa, fraksi apa. Tapi ada yang sudah mengajukan, kami persilakan langsung saja ke bank, kan mereka punya SK sendiri juga,” jelas dia.

Pada periode sebelumnya, kata Iis, ada puluhan anggota dewan yang menggadaikan SK-nya. Sejauh ini, ia tak mendapati masalah dalam proses pembayaran. “Gak ada kredit macet sejauh ini. Karena bank juga biasanya kasih tenir maksimal empat tahun lebih itu sudah harus lunas, karena khawatir keburu selesai juga kan,” jelasnya.

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close