Abaikan Instruksi Bayar Pajak Tanpa KTP Asli, Kepala Samsat Soekarno-Hatta Resmi Dinonaktifkan
- account_circle MFC Team
- calendar_month Kamis, 9 Apr 2026 10:25 WIB
- visibility 324
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ilustrasi pajak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Komitmen Melayani dengan Hati, Bukan Birokrasi Berbelit
Gubernur menegaskan bahwa birokrasi seharusnya mempermudah, bukan malah menjadi penghambat bagi warga yang sudah memiliki niat baik untuk membayar pajak. Menurutnya, syarat KTP asli pemilik pertama seringkali menjadi celah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) atau menyulitkan masyarakat yang membeli kendaraan bekas namun belum sempat melakukan balik nama.
“Kita ingin rakyat mudah. Kalau sudah datang jauh-jauh mau bayar pajak, kenapa harus dipersulit dengan syarat administratif yang sebenarnya sudah kita hapus? Ini soal keberpihakan kepada rakyat,” tegas Gubernur dengan nada yang menunjukkan kekecewaan.
Penonaktifan ini, lanjut Dedi, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selama masa penonaktifan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat akan melakukan investigasi mendalam untuk melihat sejauh mana tingkat kelalaian atau kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam mengabaikan perintah pimpinan.
BKD Jabar Turun Tangan
Kepala BKD Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa pihaknya telah menunjuk Pelaksana Harian (Plh) untuk mengisi kekosongan jabatan di Samsat Soekarno-Hatta agar operasional pelayanan publik tidak terganggu. Tim internal kini tengah memeriksa standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan di kantor tersebut sejak Surat Edaran Gubernur berlaku pada 6 April 2026.
“Pemeriksaan ini penting untuk memastikan apakah ini kesalahan individu pimpinan atau ada hambatan sistemik di internal kantor tersebut. Yang jelas, kebijakan pimpinan daerah bersifat mengikat bagi seluruh jajaran di bawahnya,” kata pihak BKD kepada awak media.
- Penulis: MFC Team
