TNI AD Rekrut 24 Ribu Tamtama, Koalisi Sipil Kritik Langkah Ini
- account_circle Hasanah 014
- calendar_month Selasa, 10 Jun 2025 22:46 WIB
- visibility 262
- comment 0 komentar
- print Cetak
Tangkapan foto TNI. (Sumber: Dok. web rekrutmen TNI)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Rencana konkret dari kebijakan ini ialah pendirian Batalyon Teritorial Pembangunan di 514 kabupaten/kota. Setiap batalyon akan berdiri di lahan seluas 30 hektare dan memiliki sejumlah kompi seperti Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Medis, dan Kompi Zeni.
Dengan struktur tersebut, menurut Wahyu, prajurit TNI AD tidak hanya diharapkan siap untuk tugas tempur, tetapi juga berperan sebagai bagian dari kekuatan pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Jadi sudah tergambar dari rencana pengembangan organisasi TNI AD tersebut tentunya akan membutuhkan banyak personel prajurit baru melalui rekrutmen prajurit khususnya Tamtama,” ungkapnya.
Namun, rencana besar TNI AD ini mendapat sorotan tajam dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
Koalisi yang terdiri dari berbagai lembaga seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI, Amnesty International Indonesia, ELSAM, HRWG, WALHI, SETARA Institute, dan Centra Initiative menganggap bahwa kebijakan rekrutmen ini telah menyimpang dari mandat utama TNI.
Menurut koalisi, prajurit TNI dilatih untuk menjalankan fungsi pertahanan dan bukan untuk mengurusi urusan di luar ranah militer seperti pertanian, perkebunan, atau pelayanan medis.
- Penulis: Hasanah 014
