Bahlil Jawab Tudingan Purbaya soal Kilang Pertamina Tak Jalan

HASANAH.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut investasi kilang PT Pertamina (Persero) tak berjalan optimal. Ia menegaskan kementeriannya tetap mengawal proyek pembangunan kilang yang sedang dijalankan perseroan.

Menurut Bahlil, peran kementerian adalah mengawasi agar pengerjaan kilang berjalan sesuai rencana bersama Pertamina.

“Tugas saya adalah bagaimana memastikan agar mengawasi teman-teman, dengan Pertamina untuk yang kilang-kilang lagi berjalan,” ujarnya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Sebelumnya, Purbaya meluapkan kekecewaannya terhadap stagnasi pembangunan kilang Pertamina. Ia menilai sejak krisis 1998 hingga saat ini, belum ada fasilitas baru yang berdiri sehingga impor BBM terus meningkat setiap tahun.

“Sejak krisis sampai sekarang tidak ada kilang baru, kalau bapak ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru,” tegasnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).

Ia menambahkan, permintaan serupa sudah pernah ia sampaikan ketika masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2018. Saat itu bahkan sempat ditawarkan opsi menggandeng perusahaan asal China untuk membangun kilang di dalam negeri, tetapi tidak mendapat persetujuan dari Pertamina.

“Pertamina bilang keberatan dengan usul tersebut karena sudah overkapasitas. Waktu itu saya kaget, ‘overkapasitas apa?’” jelasnya.

Saat ini, pengelolaan kilang minyak berada di bawah PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Anak usaha Pertamina tersebut tercatat mengoperasikan enam kilang dengan kapasitas total pengolahan mencapai 1 juta barel per hari. Fasilitas itu meliputi RU II Dumai berkapasitas 170 MBPOD, RU III Plaju 126 MBPOD, RU IV Cilacap 348 MBPOD, RU V Balikpapan 360 MBPOD, RU VI Balongan 150 MBPOD, serta RU VII Kasim 10 MBPOD.

Purbaya menilai keterlambatan pembangunan kilang baru berdampak pada beban keuangan negara. Subsidi dan kompensasi energi pemerintah meningkat setiap tahun seiring tingginya ketergantungan pada impor BBM.

“Realisasi Subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2025 mencapai Rp218 triliun, dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah, depresiasi nilai tukar dan pertumbuhan volume konsumsi barang bersubsidi,” ungkapnya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan nilai subsidi dan kompensasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi sepanjang 2024 sebesar Rp208,4 triliun. Peningkatan itu terutama disebabkan oleh naiknya realisasi subsidi BBM menjadi 10,63 juta kiloliter, lebih besar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10,28 juta kiloliter.

Ikuti Kami Di: