1 Kritik Mahfud MD Untuk Pemerintah: Kasus Kekerasan Politik Belum Tuntas!
- account_circle MFC Team
- calendar_month 09 April 2026, 12:31 WIB
- visibility 72
- comment 0 komentar
- print Cetak
Tokoh Politik Memberikan Kritik Mahfud MD Terhadap Pemerintahan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – Suasana perpolitikan tanah air kembali memanas setelah munculnya pernyataan pedas dari mantan Menkopolhukam. Kritik Mahfud MD yang dilontarkan baru-baru ini menyoroti kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menangani persoalan hak asasi manusia dan stabilitas keamanan dalam negeri. Dalam pandangannya, masih banyak rapor merah yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah agar iklim demokrasi di Indonesia tetap terjaga dengan sehat dan transparan.
Poin utama dalam Kritik Mahfud MD kali ini adalah mengenai lambatnya penuntasan kasus-kasus kekerasan politik yang menimpa sejumlah elemen masyarakat. Ia menilai bahwa pemerintah seolah kehilangan taji dalam mengusut tuntas aksi-aksi premanisme politik dan intimidasi yang dialami oleh para penggiat demokrasi di lapangan. Hal ini, menurut Mahfud, merupakan ancaman serius bagi kebebasan berpendapat yang merupakan pilar utama dalam sebuah negara hukum.
Kritik Mahfud MD Soal Teror Terhadap Aktivis
Salah satu isu sensitif yang diangkat dalam Kritik Mahfud MD adalah maraknya tindakan teror terhadap aktivis yang hingga kini pelakunya jarang tersentuh hukum. Mahfud menekankan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan untuk membungkam suara kritis. Baginya, jika teror terhadap aktivis dibiarkan tanpa ada penegakan hukum yang tegas dan tuntas, maka kepercayaan publik terhadap institusi keamanan akan terus merosot tajam.
Dalam rangkaian Kritik Mahfud MD tersebut, ia menjabarkan beberapa insiden di mana para pembela hak masyarakat sipil mengalami intimidasi, baik secara fisik maupun melalui ruang digital. Ia mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang setara bagi setiap warga negara. Tanpa adanya penyelesaian hukum yang transparan, Mahfud khawatir pola kekerasan seperti ini akan terus berulang dan menjadi normalisasi yang berbahaya dalam kehidupan bernegara kita saat ini.
- Penulis: MFC Team
