DPRD PROV JABAR

Buruh Menolak THR Dicicil dan Ditunda, Ini Kata Komisi V DPRD Jabar

Hasanah.id – Ramai soal Tunjangan Hari Raya (THR) dicicil di sejumlah daerah di Jawa Barat. Sebagaimana diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Gelombang unjuk rasa buruh menolak pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) secara bertahap atau dicicil semakin meluas dan terus terjadi di Kabupaten Sukabumi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi menggugat Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini terkait dengan surat edaran Menaker tentang kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya menuntut lima poin utama yang intinya menolak kebijakan tersebut. Adapun gugatan itu teregister dalam Kepaniteraan PTUN Nomor: 107/G/2020/PTUN JKT tanggal 14 Mei 2020.

“Gugatan ini sudah secara resmi kami ajukan ke PTUN Jakarta karena bertentangan dengan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mewajibkan pengusaha membayar THR selambatnya H-7 lebaran,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (15/5/2020).

“Bila terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5%,” lanjutnya.

Lima poin yang dituntut, yakni pertama, meminta PTUN dan MA membatalkan Surat Edaran Menaker nomor M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan tidak berlaku. Kedua, meminta PTUN dan MA menyatakan PP 78/2015 adalah sebagai dasar penetapan dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh Indonesia.

“Ketiga, menolak pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dan menunda,” kata dia.

Selanjutnya, meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan Menaker memberikan sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan yang tidak membayar THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100% bagi pekerja. Terakhir, meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya. Baik yang masih bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7 lebaran.

“Mengacu pada kasus PT Yongjin dan PT Doosan di Sukabumi yang membayar THR dengan cara mencicil, justru mengakibatkan terjadinya hubungan industrial yang tidak harmonis. Buruh akhirnya melakukan aksi yang melibatkan ribuan orang,” katanya.

Menurut Said, hal ini menunjukkan bahwa SE Menaker tentang THR dimanfaatkan oleh perusahaan untuk “akal-akalan” dengan cara mencicil atau menunda tanpa menjelaskan kepada pekerja. Bahkan tidak ada audit untuk menunjukkan rugi atau tidaknya.

Menanggapi hal terebut, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Abdul Muiz menegaskan, hak-hak dan aspirasi buruh itu perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Apalagi ditengah situasi pandemi virus Corona atau Covid-19, baik buruh maupun masyarakat sangat membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, sambung dia, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, perlu menjadi fasilitator menangani permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga, permasalah ini dapat segera terselesaikan dengan baik.

“Termasuk anggota komisi IV perlu turun dan terlibat mendengarkan dan menampung permasalah buruh serta harus dicari jalan tengah dalam situasi pandemi corona,” ujar Muiz, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di sisi lain, sambung dia, semua masyarakat juga terdampak. Bahkan di Jabar sendiri banyak perusahaan yang gulung tikar merumahkan dan PHK buruh, karena kondisi kemampuan finasialnya terancam.

“Banyak juga perusahaan yang hengkang pindah ke Jateng (Jawa Tengah) untuk mencari pengupahan yang lebih terjangkau,” tandasnya. (*)

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close