Berita

Buruknya Tata Kelola Pelaksanaan RHL di SM Cikepuh Berpotensi Gagalnya Pemulihan Lingkungan

Hasanah.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengingatkan, 2020 merupakan tahun untuk pemulihan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pemulihan lingkungan itu juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi telah menginstruksikan untuk memulihkan lingkungan secara maksimal.

Siti mengakui beban lingkungan saat ini makin berat. Untuk itu, ketaatan dunia usaha terhadap aspek lingkungan sangat penting.

“Kita tahu beban lingkungan makin berat. Jadi, dalam konteks ini seperti yang saya sampaikan bahwa ketaatan dunia usaha dalam hal lingkungan sangat penting,” jelasnya disampaikan saat rapat kerja terkait teknis rehabilitasi hutan dan Lahan daerah aliran sungai tahun 2020 di Ruang Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (13/01) lalu.

Menurutnya, UPT DAS paling mengetahui kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah masing-masing dalam hal ini BPDASHL Citarum Ciliwung dan BPDASHL Cimanuk dan Citanduy.

Sebagaimana diketahui, Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan.Tujuan akhir program ini adalah tetap terjaganya daya dukung, produktivitas serta peranan hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan.

Evaluasi RHL diperlukan dalam upaya mengetahui tingkat keberhasilan RHL, menekan risiko kegagalan dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Begitupun dalam menetapkan perangkat kriteria dan indikator keberhasilan RHL di BPDASHL Citarum Ciliwung dan BPDASHL Cimanuk Citanduy sebagai Kuasa Pengguna Anggaran .

RHL SM Cikepuh

Dalam kasus RHL di Suaka Margasatwa  (SM) Cikepuh Kabupaten Sukabumi, munculnya permasalahan saat pelaksaan, yaitu mundurnya waktu pelaksanaan penanaman akibat keterlambatan turun hujan serta kondisi curah hujan kategori rendah, berdampak mundurnya tata waktu yang ditetapkan, sehingga hasil penilaian konsultan belum dituangkan dalam Berita Acara.

Dimana telah ditetapkan seluas 1635 Ha terpakai dalam program RHL dari total luas kawasan sebesar 8500 Ha, melalui sistem anggaran multiyears (3 tahun) sebagaimana dijelaskan dalam PERMEN LHK P.105 dengan tahapan P0 tahun anggaran 2019, PI tahun anggaran 2020 dan PII tahun anggaran 2021.

Saat ini permasalahan tersebut masih belum selesai,  mengingat belum adanya Berita Acara penyelesaian pekerjaan P0 tahap ke tiga. Hal ini berdampak tidak terbayarnya anggaran P0 tahap ke tiga dari BPDASHL Citarum Ciliwung kepada pihak penyedia.

“Kami akui pembayaran RHL SM Cikepuh untuk P0 tahap ke tiga tidak kami bayarkan, anggaran kami kembalikan kepada negara, mengingat tahap penanaman baru dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019 dikarenakan baru turun hujan di kawasan tersebut.” Ujar Taruna, Kepala BPDASHL Citarum Ciliwung.

Meski secara hukum mekanisme penanaman tersebut melangar tata waktu yang ditetapkan, kepala BPDASHL Citarum Ciliwung meyakinkan jika pihaknya akan memaksimalkan proses pembayaran.

“Uang sudah kembali ke Negara, tapi bibitkan harus dibayar, sudah dikerjakan dan ditanam oleh KTH, meski Irjen menolak pembayaran karena aturan, kami berprinsip pekerjaan sudah dilaksanakan jangan sampai RHL menimbulkan konflik, jangan sampai petani dan KTH menjadi pemberontak program RHL.” Tegasnya.

Mengingat pembiayaan kegiatan RHL berasal dari anggaran pemerintah pusat (APBN), dimana segala bentuk pertanggungjawabannya harus jelas dan bersih. Saat ini kasus RHL SM Cikepuh ditangani oleh Kepala Seksi Evaluasi sekaligus PPK program RHL di BPDASHL Citarum Ciliwung.

Tumpang Tindih Pelaksanaan

Munculnya pelaksanaan penilaian P1 (pemeliharaan tahap I) tahun 2020 paket 9 dan paket 10 kepada pihak konsultan pengawas dan penilai dilokasi SM Cikepuh sementara status penanaman  P0 belum tuntas, menjadi polemik di pihak penyedia dan KTH.

Keluarnya surat perintah penilaian tahap I bernomor: S.321/BPDASHL.CTW/EV/DAS.1/5/2020 tertanggal 05 Mei 2020, yang ditandatangani PPK seksi Evaluasi DASHL, berdasarkan permohonan pihak dua perusahaan penyedia, sementara dalam surat permohonan tersebut menerangkan permohonan penilaian P0 dan P1.

“Ya, kami memang mengajukan permohonan penilaian P0 dan P1 yang terkatung-katung dan belum jelas bagaimana proses penyelesaiannya dan dijanjikan akan diselesaikan bersamaan pada saat P1, arahan dari BPDASHL  tidak jelas, bahkan di surat berikutnya kami buat permohonan pembayaran penilaian prestasi kerja,” Ujar salah seorang Direksi PT MAI.

Adanya ketidaksinkronan antara pihak penyedia dan BPDASHL memunculkan kesimpangsiuran bagi pihak KTH dimana pihaknya menanyakan jenis pekerjaan P0 kah atau P1 kah? Kondisi ini berpotensi memicu kegaduhan di lapangan.

“Kami dibikin bingung ini penilaian P0 atau P1 ketika pihak BPDASHL dan konsultan waslai datang, kalau P0 sudah dilaksanakan tapi kalau P1 ya belum dikerjakan, padahal P0 nya belum dinilai,” ujar salah satu ketua kelompok KTH saat di temui dilapangan.

Menjadi pertanyaan dilapangan, secara teknispenilaian dilakukan dengan waktu hanya 10 (sepuluh) hari kerja dengan luasan 1635 hektar, yang dikerjakan oleh 6 (Enam) orang.

Hingga saat ini pihak PPK Kepala seksi Evaluasi DASHL Citarum Ciliwung belum memberikan jawaban dari pertanyaan tertulis kami.

Mengingat program pemulihan lingkungan ini sangat penting, dengan sumber dana Milyaran rupiah. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini KTH juga penting sebagai ujung tombak pengendalian dan pemeliharaan hutan. Hal ini sudah semestinya pihak BPDASHL Citarum Ciliwung untuk lebih mempertajam penanganan sosial kepada masyarakat dalam hal ini KTH.

Program RHL diharapkan juga akan memperbaiki, meningkatkan serta mempertahankan daya dukung produktivitas hutan dan lahan, sehingga fungsi ekologi, sosial, ekonomi dapat tercapai secara optimal. ***

Tags
Back to top button
Close
Close