“Akan segera kami tindak lanjuti, karena ketika Jawa Barat ini masuk pada rawan bencana, ketika itulah bufferstock itu harus benar-benar siap,” tambah Jaenudin.
Untuk mencari solusi atas hal tersebut, ketersedian buffer stock akan dibahas dalam rapat selanjutnya bersama Bappeda, BPKAD, Inspektorat, BPBD, Biro Hukum dan Biro Barang dan Jasa agar masalah pengadaan logistik bencana dapat terselesaikan. (Humas DPRD Jabar)
Page 2 of 2
