DPRD PROV JABAR

Cegah Terjadinya Pungli, Komisi V DPRD Jabar Monitoring Persiapan PPDB Jabar Tahun 2020

Hasanah.id– Persiapan PPDB tahun ini sudah berjalan cukup baik dalam konsep perencanaan, dan pembuatan sistem. Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi, persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020. Dan berharap, proses persiapan yang telah dilakukan dengan cukup baik tersebut dapat terus terjaga hingga tahap akhir pelaksanaan PPDB.

“Hal ini dapat mencegah terjadinya kongkalikong atau bahkan pungli. Maka Kerjasama yang bagus ini adalah upaya pencegahan yang sangat baik, “ucap Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya usai melakukan monitoring persiapan PPDB di SMAN 5 Karawang, Jumat (5/6/2020).

Ia pun menghimbau, kepada seluruh stakeholder terkait pelaksanaan PPDB agar dapat berjalan sebaik mungkin. “Normatif saja, hindari hal-hal berpotensi yang akan menjadi permasalahan di kemudian hari,”katanya.

PPDB lanjut Abdul Hadi, merupakan siklus pendidikan tahunan di Jawa Barat. Dalam pengalaman sekian tahun penyelenggaran PPDB, permasalahan muncul pada tahap akhir atau pasca pengumuman.

“Yang tidak keterima masih ngotot, dan dia akan mencari jalur mulai dari keluarga, pejabat, LSM, ini banyak terjadi hal seperti itu”ujarnya.

Selain itu Ia menejelaskan, upaya-upaya pencegahan yang harus menjadi perhatian bersama. Pencegahan pertama adalah dibutuhkan sistem harus dibuat jelas, clear, dan transparan.

“Sekolah mengumumkan kenapa ada lima puluh persen dari jalur zonasi, dimana alamatnya detail”ucapnya.

Selanjutnya adalah kesiagaan, Ia menilai Karawang ini luar biasa dari mulai jajaran Saber Pungli Kabupaten sudah sangat baik proaktif kerjasama dengan pihak Disdikpora.

“Kerjasama yang baik ini harus dijaga, sehingga ketika terjadi suatu hal yang terkait dengan PPDB bisa langsung berkordinasi”paparnya.

Terkait dengan PPDB, tambah Hadi mengatakan banyaknya peluang-peluang terjadinya penyimpangan. “Tetapi saya melihat disini ada kerjasama yang baik antara dinas kabupaten, satgas, serta KCD,”pungkasnya. (HUMAS.DPRDJABAR)

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close