Iman Sukiman, Sekretaris DPC SBSI ’92 menyebutkan, pemerintah menyikapi persoalan buruh masih dianggap berpolemik karena kebijakan masih terpusat di pemerintah pusat sehingga kecil sekali kewenangan dari pemerintah kota.
“Kami menilai kebijakan pemerintah pusat masih mendominasi terkait urusan buruh, apalagi ada undang-undang cipta kerja dipastikan pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan dalam hal mengambil kebijakan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi para calon walikota Cimahi nanti untuk bia mengambil peran bagaimana mampu memberikan akses dalam menghadapi persoalan-persoalan buruh bukan semata-mata kaum buruh hanya dijadikan objek saja, atau komoditas politik sesaat,” ujar Iman Sukiman.
Melalui diskusi ini, Iman menyampaikan apresiasinya, karena paling tidak pembahasan tentang buruh bisa didengar para Calon pemimpin kota Cimahi mendatang.
“Diskusi ini menarik, paling tidak bisa didengar para kandidat dan harapannya mereka bisa menggandeng kaum buruh bukan sebatas subjek, hanya kepentingannya saja, mengobral janji atau lupa service bagi kaum buruh di Kota Cimahi,” imbuhnya.