Diah Fitri: Kaukus Perempuan Parlemen Tegaskan Peran Strategis Perempuan dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Ia menambahkan bahwa kebijakan publik yang sensitif gender tidak boleh hanya menjadi wacana, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret di parlemen.

Diah juga menyoroti bahwa representasi perempuan yang semakin meningkat di lembaga legislatif harus diikuti dengan penguatan kapasitas dan konsolidasi antaranggota KPP.

“Tentu ada harapan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mencapai minimal 30%”, harap Diah.

“Hal ini penting agar perempuan parlemen dapat tampil sebagai motor perubahan, terutama dalam mendorong kebijakan yang pro-perempuan, perlindungan anak, serta layanan sosial yang lebih memadai bagi kelompok rentan,” lanjutnya.

Menurutnya, tantangan ke depan tidak ringan, mengingat Jawa Barat menghadapi berbagai persoalan mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, ketimpangan akses pendidikan, hingga isu kesejahteraan keluarga. Karena itu, KPP harus mampu menjadi garda terdepan dalam mendorong solusi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Kami berharap KPP Jabar periode ini dapat bekerja lebih solid, menghadirkan gagasan progresif, dan memperjuangkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Perempuan harus menjadi bagian penting dalam proses transformasi kebijakan publik,” katanya.