Berita

Diduga Tak Miliki Izin, Aktivis Soroti Pemasangan Reklame di Zona Merah Dago Bandung

Hasanah.id-Adanya pemasangan reklame yang tidak mengantongi izin di kawasan zona larangan di jalan Dago Kota Bandung menuai protes para penggiat sosial kontrol. Sementara Pemerintah  Kota Bandung sedang gencar-gencarnya mendorong  pengusaha  advertising untuk mematuhi peraturan terkait pengurusan izin serta aturan zonasi pemasangan papan reklame terutama di kawasan zona Merah.

Menyikapi hal tersebut diatas, para penggiat sosial kontrol tersebut diantaranya Ketum PMPRI, Ketua Ormas Laskar Merah Putih, Ketum LSM Pitbuls Indonesia dan Paguyuban Ketum Cepot Motah Indonesia.

“Betul salah satu oknum pengusaha  advertesing ternama dibandung, notabenenya advertesing yang besar dan diduga memiliki ratusan titik reklame di kota Bandung telah melanggar aturan. sebab memasang reklame di zona merah,”ungkap perwakilan LSM selaku social kontrol Ketua Umum LSM pitbuls indonesia, Cepi bungsu, Minggu (12/4/2020)

Cepi mengatakan kami langsung datang ke lokasi bersama-sama dan menanyakan kepada pihak reklame tujuan didirikan reklame di daerah zona larangan di kota Bandung.

“Katanya konsep nya penyuluhan atau himbauwan covid- 19 atau Corona, lalu kami meminta untuk menunjukan ijin tidak bisa,”ucapnya tanpa hal jelas kata Cepi pihak advertising langsung membubarkan diri dan tidak jadi melaksanakan pemasangan tersebut.

Menurut Cepi Bungsu, Pemasangan papan reklame ukuran besar atau sejenis baliho harus mematuhi aturan sesuai berdasarkan Peraturan Walikota Bandung no 005/2019 tentang petunjuk pelaksana (juklak) penyelenggaraan reklame dan Perda no 2/2017 tentang penyelenggaraan reklame. Oleh karena itu, selain harus membayar retribusi, pemasang juga wajib mempunyai izin tata ruang dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Lanjut Cepi mengatakan bukan kami tidak mentaati peraturan pemerintah pusat dan daerah tentang larangan dan anjuran diam dirumah saja, ini kami lakukan karna SOP kami sebagai control sosial tergerak dikarenakan ini jelas merugikan atau tidak menghormati anjuran pemerintah dan mencoba memanfaatkan situasi sekarang.

“Oleh karena itu, kami akan meminta keterangan dari pihak satpol PP kota Bandung,”Tegas Cepi

Masih ditempat yang sama, ketua umum Jangkar, Yudi Saputranegara meminta pengusaha reklame di kota Bandung yang melanggar aturan hukum segera membongkar bangunan reklamenya dengan sukarela.

“Bila tidak, maka izin penyelenggaraan reklame akan dibekukan dan mereka akan masuk dalam daftar hitam,”ujar ketua Umum Lsm Jangkar.

Yudi menjelaska, kawasan Dago masuk zona merah untuk pembangunan reklame, “Nanti saya minta ke Satpol PP Kota untuk memasang spanduk tanda pelanggaran ke bangunan reklame yang melanggar aturan di wilayahnya masing-masing,” kata Yudi Jangkar

Dengan pemasangan spanduk tersebut, ia mengharapkan para pengusaha reklame mau membongkar bangunan reklamenya dengan sukarela. Karena kalau tidak mau dibongkar, kita yang bongkar. Untuk pembongkaran reklame sendiri, membutuhkan biaya yang tidak kecil. Pembongkaran satu reklame membutuhkan biaya sekitar Rp 50 hingga 60 juta.

“Kalau dia tidak potong sendiri, maka yang harus potong kan satpol PP  Lalu, satpol PP mengeluarkan dana yang kita prediksikan satu kali potong bisa mencapai Rp 50-60 juta. Karena harus sewa alat berat yang mahal per jam, tukang las dan sebagainya,” ujarnya.

Karena itu, bagi pengusaha reklame yang tidak mau memotong bangunan reklamenya sendiri, maka pihaknya akan meminta dan rekomendasi pembekuan izin ke pemkot Pemkot Bandung melaui Satpol PP Kota Bandung.

“Pembekuan izin penyelenggaraan reklamenya bisa enam bulan sampai satu tahun. Istilahnya kita masukkan dalam blacklist (daftar hitam). Kita masih memberikan kesempatan pada mereka dengan memberikan tanda seperti ini. Setelah itu, baru kita eksekusi,” pungkas Yudi Jangkar.

Tags
Back to top button
Close
Close