DPR RI Sepakat Evaluasi Tunjangan Usai Gelombang Kritik Publik
HASANAH.ID – Seluruh fraksi di DPR RI mencapai kesepakatan untuk mengevaluasi seluruh tunjangan yang diterima para anggota dewan. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kemarahan publik terkait isu kenaikan fasilitas, termasuk tunjangan perumahan yang dianggap tidak tepat .
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan meminta penghentian tunjangan yang dinilai melampaui batas kewajaran.
“Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” ujarnya, Sabtu (30/8).
Ketua Fraksi Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan kesiapannya untuk dilakukan evaluasi terhadap fasilitas anggota dewan.
“Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” tegasnya.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, mengungkapkan bahwa peninjauan ulang perlu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dewan.
“Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” jelasnya.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menilai evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh.
“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” ucapnya.
Sekretaris Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menyampaikan pandangan bahwa peninjauan ulang harus diikuti peningkatan kinerja legislator.
“Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota,” katanya.
Fraksi PAN melalui Saleh Partaonan Daulay juga menyatakan dukungan serupa dengan alasan menghindari keresahan publik. Sedangkan Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menegaskan perlunya penghapusan tunjangan rumah dinas.
“Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan bahwa persoalan ini tidak boleh berlarut agar tidak menimbulkan dampak politik lebih besar.
“Jadi artinya kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut, kita tolak (tunjangan berlebihan anggota DPR) karena sekali lagi, suasana dan situasinya belum tepat,” tegasnya.
