BeritaDPRD PROV JABAR

DPRD Jabar Bentuk Pansus Bahas 5 Raperda Usulan Gubernur

Hasanah.id – DPRD provinsi Jawa Barat bersama pemprov Jabar akan membahas lima (5) Rancangan peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Gubernur Jabar. Sebelum dilakukan pembahasan seluruh Fraksi di DPRD Jabar telah memberikan pandangan umum terhadap 5 usulan Raperda.

Untuk diketahui sebelumnya, fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat telah memberikan pandangan umum fraksi terhadap 5 raperda yang diusulkan Gubernur Jawa Barat. Pandangan umum fraksi itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Senin, 18/05/2020.

Lima raperda yang diusulkan itu, yakni Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Raperda Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Raperda Penyelenggaraan Perkebunan, Raperda Perlindungan Pekerja Migran Asal Jawa Barat, serta Raperda Pengembangan Pesantren.

Pandangan dan catatan DPRD tersebut mendapat apresiasi dan disetujui Gubernur Jawa Barat untuk menjadi bagian dari raperda yang akan dibahas DPRD melalui panitia khusus yang dibentuk untuk membahas itu.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang berlangsung di Ruang sidang paripurna gedung DPRD Jabar. Jalan Diponegoro 27, Bandung,  Senin (8/6/2020).

Secara umum gubernur menyetujui terhadap beberapa catatan dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi. Seperti halnya dalam rancangan peraturan daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak, gubernur sependapat dengan dewan Jabar mengenai penyelenggaraan perlindungan anak ini bersifat universal.

Pihaknya pun sependapat diperlukannya kajian mendalam mengenai substansi yang mengatur terkait muatan lokal yang perlu diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan.

RK menjelaskan Sasaran dari  Penyelenggaraan Anak , adalah terpenuhi dan terjamin serta terlindunginya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Serta terlindunginya anak dari kekerasan dan diskriminasi.

“Kiranya dewan sependapat bahwa di antara perda-perda yang telah dibentuk, perlu adanya sinergi dan saling melengkapi sehingga jadi harmonisasi,” ujar Ridwan Kamil.

Meski menyatakan persetujuannya mengenai usulan raperda tersebut, fraksi-fraksi DPRD Jabar memberikan catatan dan pertanyaan terhadap beberapa isi di masing-masing raperda tersebut.

Di antaranya tidak dimasukkannya unsur kebudayaan lokal atau budaya berbasiskan keagamaan dalam raperda perlindungan anak.

Akibatnya, raperda yang disusun masih kering akan nuansa lokal dan nilai-nilai religius serta dalam rancangan peraturan daerah  itu banyaknya pendelegasian pengaturan dalam peraturan gubernur di raperda tersebut.

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close