ADIKARYA PARLEMEN
Hasanah.id– Panitia Khusus DPRD Jawa Barat IV yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (PPA), terus melakukan pembahasan dan mengumpulkan masukan masukan baik dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra terkait.
Anggota Pansus IV DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Rafael Situmorang mengatakan, Raperda PPA yang tengah dibahas oleh Pansus IV dan eksekutif merupakan turunan dari UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
“Sebenarnya, Raperda PPA yang dibahas oleh Pansus IV ini merupakan pengganti dari Perda Nomor 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak,”ujar Rafael
Politikus dari PDI Perjuangan dapil Jabar ini mengungkapkan saat pembahasan Pansus IV dengan DP3AKB dan Biro Hukum dan HAM Setda Jabar, masih bersifat umum, pembahasan belum mendalam untuk subtansi Pasal-per-pasal.
Nanti setelah, semua mitra OPD, Instansi terkait serta Akademisi dan pengamat perlindungan anak, barulah dilanjutkan dengan pembahasan secara mendalam, untuk dituangkan dalam penyusunan Raperda secara rinci pada Bab per Bab dan Pasal per Pasal sampai ke ayat-ayat.
Sedangkan terkait, masa kerja Pansus IV tentang Raperda PPA, Rafael mengatakan, sesuai dengan surat tugas dari Pimpinan DPRD Jabar, masa kerja Pansus sampai akhir Juni 2020. Tetapi masa kerja Pansus bisa tepat waktu dan bisa juga diperpanjang, tergantung hasil pembahasan dan kajian Pansus bersama pihak eksekutif.
“Kita ingin pembahasan Raperda PPA sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan”, harap Rafael.
Lebih lanjut anggota dewan PDI Perjuangan provinsi Jawa Barat mengatakan tujuan dibuatnya Raperda PPA adalah terpenuhinya dan terjamin serta terlindunginya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Serta terlindunginya anak dari kekerasan dan diskriminasi termasuk juga hak anak bidang pendidikan.
