Hasanah.id – Bandung. Di tengah ketidakpastian kondisi pandemi Covid-19 dan perkembangan kasus yang masih fluktuatif menteri pendidikan dan kebudayaan dinilai terburu-buru mengeluarkan pernyataan jika kegiatan belajar tatap muka bisa dimulai Januari 2021.
Seperti diberitakan, mulai Januari 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengizinkan sekolah untuk menggelar kembali Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar), Abdul Hadi Wijaya menilai rencana tersebut tidak jelas.
Pasalnya, secara fakta di lapangan proses KBM tatap muka di seluruh daerah terutama di Jabar belum siap untuk digelar.
“Mau sekolah tatap muka Januari, itu sebuah ilusi yang secara fakta dan kenyataan di lapangan jauh sekali,” kata Abdul Hadi, Senin 30/11/2020 lalu.
Ia juga menilai kebijakan ini kurang jelas, karena pada akhirnya Mendikbud menyerahkan kebijakan ini ke masing-masing Pemerintah Daerah.
“Menteri mensyaratkan dari mulai kesehatan, dan kesiapan. Ujung-ujungnya belum merubah apapun (terkait kebijakan KBM), karena nanti kebijakannya tergantung pada Satgas di provinsi untuk SMA dan SMK, serta Satgas kabupaten untuk SD SMP,” katanya.
Seperti diberitakan, tak hanya terkait zona Covid-19 di Jabar, angka kasus corona nasional akhir-akhir ini yang terus melonjak juga harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan KBM tatap muka.
“Angka (kasus corona) naik terus kemarin pecah rekor 6.000 lebih dalam sehari. Jadi yang disampaikan menteri terkait wacana (KBM tatap muka) dalam kenyataannya masih jauh,” katanya.
Lebih lanjut dia pun meminta kebijakan pembukaan KBM tatap muka pada Januari mendatang diperjelas.
Sehingga rencana tersebut tidak menimbulkan dampak buruk yang tidak diinginkan.
“Masih ada waktu satu bulan. Kami harap kalau untuk SMA SMK dari Gugus Tugas lah yang memberi sinyal dan membeberkan fakta dengan kesimpulan bahwa di Jabar yang bisa (KBM tatap muka) cuma disini (daerah) aja, karena kan menteri menyerahkan ke kepala daerah,” tukasnya.**
