DPRD Jabar Minta Pemprov Perkuat Ekonomi Melalui UMKM
“Pemerintah wajib memberikan fasilitas permodalan maupun kebijakan strategis contoh dengan mewajibkan toko modern untuk menerima penjualan produk UMKM,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Dia juga meminta kepada pemerintah untuk tegas dalam menertibkan izin berdirinya toko -toko modern. Sebab, dengan menjamurnya toko modern ini akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan pedagang tradisional.
Politisi PDI Perjuangan itu berharap, penguatan ekonomi yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek usaha mikro dan ekonomi kreatif lainnya. Selain itu, pemerintah juga mempermudah izin usaha bagi pelaku UMKM di Jawa Barat.
“Pemberdayaan UMKM harus di maksimalkan, misalnya dimasa pandemi ini pemerintah memproduksi masker secara massal dengan melibatkan para pelaku UMKM,” tukasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, total penerima BLT UMKM di Jabar mencapai angka 1.147.173 pelaku usaha. Angka tersebut menjadikan Jabar sebagai provinsi yang paling besar menerima bantuan. (Uwo)
