Komisi III DPRD Kota Bandung Prioritaskan Pemulihan Anggaran Layanan Publik Tahun 2027

Hasanah.id – Komisi III DPRD Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk mengawal keberlangsungan pelayanan publik dengan mendorong pemulihan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada Tahun Anggaran 2027. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar Matan), serta Dinas Perhubungan (Dishub) yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/7/2026).

Rapat membahas berbagai program prioritas, target kinerja, hingga tantangan strategis yang dihadapi masing-masing perangkat daerah. Salah satu perhatian utama adalah dampak efisiensi anggaran yang dinilai dapat mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat apabila tidak segera diantisipasi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, menilai terdapat sejumlah kebutuhan mendesak yang harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, sektor pelayanan dasar tidak boleh terdampak secara signifikan oleh pengurangan alokasi dana.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan ialah anggaran operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar Matan di lima wilayah manajemen kebakaran yang tercatat tidak memiliki alokasi anggaran operasional.

“Kondisi ini harus segera menjadi perhatian karena menyangkut kesiapsiagaan petugas dalam memberikan layanan pemadaman kebakaran maupun penyelamatan. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu akibat keterbatasan anggaran,” ujar Agus.

Di bidang transportasi, Komisi III juga mencermati berkurangnya anggaran Dinas Perhubungan yang diperkirakan dapat memengaruhi berbagai program penataan lalu lintas dan peningkatan penggunaan transportasi publik. Pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) pun dinilai memerlukan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan persoalan sosial, khususnya bagi pedagang maupun pelaku usaha yang terdampak.

Sementara itu, sektor digital turut menjadi perhatian. Diskominfo mengajukan kebutuhan tambahan anggaran untuk memperkuat sistem keamanan informasi Pemerintah Kota Bandung. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan CCTV, pembaruan lisensi firewall, serta penyewaan pusat data guna meningkatkan perlindungan terhadap ancaman serangan siber.

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup didorong agar terus memperkuat program pengurangan sampah berbasis zero waste serta meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengelolaan air dan udara yang lebih baik. Upaya tersebut dinilai penting sebagai langkah antisipasi terhadap potensi meningkatnya beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada tahun mendatang.

Agus menegaskan bahwa seluruh kebutuhan anggaran yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik akan menjadi fokus pengawalan Komisi III dalam pembahasan APBD 2027.

“Kami ingin memastikan program-program strategis tetap dapat berjalan. Anggaran yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat, transportasi, lingkungan hidup, maupun transformasi digital harus menjadi prioritas,” katanya.

Sebagai tindak lanjut rapat, Komisi III akan membentuk tim perumus yang bertugas menginventarisasi sekaligus mengawal usulan kebutuhan anggaran dari seluruh mitra kerja. Tim tersebut diharapkan mampu merumuskan rekomendasi yang menjadi dasar perjuangan pemulihan anggaran pada pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan jawaban tertulis atas berbagai masukan dan pertanyaan anggota Komisi III dalam waktu dua hari. Dokumen tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pendalaman sebelum pembahasan anggaran memasuki tahap berikutnya.

Ikuti Kami Di: