DPRD DKI: Food Station masih mengandalkan laba bersih PSO
- account_circle khasanah
- calendar_month Kamis, 6 Agt 2026 21:38 WIB
- visibility 50
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – DPRD DKI mengkritik pola pendapatan Food Station yang dinilai masih bergantung pada margin Public Service Obligation (PSO) melalui program penyaluran pangan bersubsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti ketergantungan tersebut sebagai persoalan tata kelola usaha daerah.
Menurut Josephine, ketergantungan itu nyata dalam struktur pendapatan Food Station sehingga menekan kemampuan perusahaan meningkatkan laba komersial dan kontribusi dividen untuk PAD.
Josephine menegaskan bahwa penyaluran pangan bersubsidi adalah bagian dari kewajiban BUMD dalam pelayanan publik.
Namun ia menekankan bahwa kewajiban pelayanan tidak menghapus tuntutan agar BUMD bertransformasi menjadi entitas bisnis yang mampu bersaing di pasar komersial.
Pernyataan Josephine disampaikan pada Kamis 6 Agustus 2026 di forum Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Sebagai langkah perbaikan, legislator tersebut mengajukan beberapa opsi strategis agar PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengurangi ketergantungan pada dana penugasan pemerintah.
Saran utama termasuk percepatan diversifikasi varian produk komersial untuk menangkap segmen pasar yang lebih luas.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
