POLITIK

IJTI Cimahi dan KBB Gelar Aksi Damai Sebagai Penolakan RKHUP dan Arogansi Terhadap Jurnalis

Hasanah.id– Sebagai bentuk perlawanan jurnalis atas RKUHP yang memuat pasal karet yang berpotensi menghalangi tugas jurnalistik. Para jurnalis kerja Kota cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar aksi damai menyuarakan penolakan 10 pasal Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai berpotensi membungkam kebebasan pers.

Aksi itu digelar di gerbang kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Kamis (26/9/2019). Para jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik itu menyuarakan aspirasinya melalui orasi dan pembentangan spanduk berisi penolakan RKUHP ini. Selain orasi dan spanduk, aksi yang juga digelar sebagai bentuk keprihatinan masih ditemukannya benturan, intimidasi dan kekerasan pada pewarta juga diwarnai aksi teatrikal.

Ketua IJTI Sangkuriang, Edwan Hadnansyah memaparkan, aksi turun ke jalan dilakukan sebagai bentuk perlawanan jurnalis atas RKUHP yang memuat pasal karet yang berpotensi menghalangi tugas jurnalistik.

Pasal karet tersebut, yaitu Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, Pasal 263 tentang berita tidak pasti, serta Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan.

Kemudian Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 446 tentang pencemaran orang mati.  “Kami minta DPR RI bukan menunda, tetapi menghentikan revisi 10 pasal karet ini, pers sudah memiliki UU Pers yang sudah menjadi acuan jurnalis dalam bertugas,” ungkapnya disela aksi.

Bukan hanya itu, Edwan juga mengecam masih adanya pewarta yang menjadi korban intimidasi dan kekerasan saat tugas peliputan berita. Perlu perombakan standar operasi Polisi agar benturan saat tugas pengamanan dan tugas jurnalistik hilang.

Menurutnya, kemerdekaan pers akan menunjang  kualitas proses demokrasi, catatan dia dua puluh tahun terakhir telah banyak persoalan publik yang diangkat oleh PERS, mulai dari kelaparan, korupsi, kesehatan masyarakat, kemiskinan, bencana nasional, kebakaran hutan, pendidikan, dan lain sebagainya.

“Harus digarisbawahi bahwa pers merupakan pilar ke empat dalam demokrasi setelah lembaga Eksekutif, Legislatif, dan yudikatif. Pers merupakan kontrol atas ketiga lembaga tersebut dengan landasan kinerjanya chek and balance,”sebut dia.

Yang patut diketahui, sambung Edwan, kemerdekaan pers Indonesia bahkan sempat menjadi nomor satu di Asia Tenggara (2009). Namun disisi lain banyak pihak yang tergoda agar pers kembali dikontrol secara ketat. “Kini kontrol tersebut mulai terlihat melalui aturan-aturan yang dibenturkan UU Pers No. 40 tahun 1999, salah satunya yang terlihat saat ini adalah RKUHP,” tandasnya.

Tags
Back to top button
Close
Close