“Inklusivitas bukan hanya soal membangun fasilitas fisik, tetapi juga memastikan adanya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan ruang sosial yang setara,” tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.
Lebih jauh, Ika mendorong DPRD Jabar untuk memperkuat fungsi pengawasan dan legislasi agar berbagai aturan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat berjalan efektif. Ia juga menilai pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, komunitas disabilitas, dan masyarakat luas untuk mempercepat terwujudnya lingkungan yang inklusif.
“Partisipasi penyandang disabilitas harus menjadi bagian integral dalam proses perumusan kebijakan. Mereka bukan sekadar objek, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak yang sama untuk didengar,” tegasnya.
Dalam konteks publik, Ika juga mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi yang masih sering dihadapi penyandang disabilitas. Menurutnya, perubahan sikap sosial adalah langkah awal untuk memastikan terciptanya ruang hidup yang aman, nyaman, dan setara bagi seluruh warga negara.
