Dorong Kelahiran, China Terapkan Pajak 13% untuk Kondom

Hasanah.id – Pemerintah China kembali mengeluarkan kebijakan tak lazim dalam menghadapi penurunan angka kelahiran. Mulai 1 Januari, produk kontrasepsi seperti kondom dan pil KB dikenai pajak penjualan sebesar 13 persen. Sebaliknya, layanan penitipan anak dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari perombakan besar sistem perpajakan yang diumumkan pada akhir tahun lalu. Sejumlah fasilitas pajak yang telah berlaku sejak 1994, ketika kebijakan satu anak masih diterapkan, kini resmi dicabut. Sebagai gantinya, sektor-sektor yang dianggap mendukung pembentukan keluarga—seperti layanan penitipan anak, pernikahan, dan perawatan lansia—mendapat keringanan pajak.

Dikutip dari BBC, Jumat (2/1/2026), langkah ini mencerminkan strategi agresif Beijing untuk mendorong pernikahan dan meningkatkan angka kelahiran di tengah penyusutan jumlah penduduk dan perlambatan ekonomi.

Berdasarkan data resmi, jumlah penduduk China terus menurun selama tiga tahun berturut-turut. Sepanjang 2024, hanya tercatat 9,54 juta kelahiran—sekitar separuh dari angka kelahiran satu dekade sebelumnya, ketika pemerintah mulai melonggarkan pembatasan jumlah anak.

Penuaan populasi yang berlangsung cepat dipandang sebagai ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, ketersediaan tenaga kerja, serta keberlanjutan sistem jaminan sosial di negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia tersebut.

Pengenaan pajak pada alat kontrasepsi memicu reaksi keras di media sosial. Banyak pengguna internet menilai kebijakan tersebut keliru sasaran dan tidak menyentuh persoalan utama rendahnya angka kelahiran.

“Orang jelas bisa membedakan biaya kondom dengan biaya membesarkan anak,” tulis seorang warganet. Ada pula yang berseloroh akan membeli stok kondom dalam jumlah besar sebelum harga naik.

Sebagian masyarakat menganggap kenaikan harga itu tidak terlalu berdampak. Daniel Luo (36), warga Provinsi Henan yang telah memiliki satu anak, menyebut tambahan biaya tersebut tidak akan memengaruhi keputusan keluarga.

“Paling hanya bertambah beberapa ratus yuan setahun. Itu bukan masalah besar,” katanya.

Namun, kekhawatiran datang dari kelompok lain. Rosy Zhao, warga Xi’an, menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan kehamilan yang tidak direncanakan, khususnya di kalangan mahasiswa dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Ketika kebutuhan dasar makin mahal, sebagian orang bisa terdorong mengambil risiko,” ujarnya.

Sejumlah pakar sepakat bahwa pajak kondom tidak akan memberi dampak berarti terhadap peningkatan kelahiran. Ahli demografi Yi Fuxian dari University of Wisconsin–Madison menyebut anggapan tersebut sebagai klaim yang berlebihan.

Ia menilai kebijakan ini lebih berkaitan dengan kebutuhan fiskal negara. China saat ini menghadapi tekanan keuangan akibat krisis sektor properti dan lonjakan utang. Pada 2024, penerimaan PPN hampir menyentuh USD 1 triliun, setara sekitar 40 persen dari total pendapatan pajak nasional.

Laporan Institut Penelitian Kependudukan YuWa di Beijing juga menyebut China sebagai salah satu negara dengan biaya pengasuhan anak tertinggi. Mahalanya pendidikan, kompetisi akademik yang ketat, serta kesulitan perempuan menyeimbangkan karier dan peran keluarga menjadi faktor utama rendahnya minat memiliki anak.

Pengamat kebijakan publik Henrietta Levin dari Center for Strategic and International Studies menilai pajak kontrasepsi lebih bersifat simbolik, sebagai sinyal politik agar masyarakat didorong memiliki lebih banyak anak.

Namun, ia memperingatkan potensi dampak balik jika publik merasa pemerintah terlalu jauh mencampuri ranah privat. Laporan mengenai pejabat lokal yang menanyakan siklus menstruasi perempuan untuk keperluan pendataan juga dinilai memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat.

Ikuti Kami Di: