Hasanah.id – Ketegangan di wilayah pendudukan Palestina kembali meningkat setelah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memimpin penyerbuan ke kompleks Masjid Al-Aqsa pada Minggu (3/8). Aksi tersebut memicu kecaman luas dari negara-negara Muslim dan komunitas internasional.
Penyerbuan dilakukan bertepatan dengan peringatan Tisha B’Av, hari suci Yahudi yang mengenang kehancuran dua kuil di masa lalu. Ben-Gvir tampak memimpin pawai pemukim Yahudi di kawasan Yerusalem Timur, wilayah yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Palestina namun diduduki Israel sejak 1967.
Dalam kunjungannya ke Al-Aqsa, Ben-Gvir juga terlihat melakukan doa Yahudi—tindakan yang dilarang menurut status quo yang diatur oleh perjanjian internasional. Masjid Al-Aqsa adalah situs suci ketiga bagi umat Islam dan secara historis hanya diperuntukkan bagi ibadah Muslim.
“Tembok Barat dan Temple Mount sekali lagi berada di bawah kedaulatan negara Israel,” ujar Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.
Ia menambahkan bahwa Israel akan terus memperkuat “cengkeraman dan kedaulatan” atas Yerusalem.
Polisi Israel dilaporkan menangkap tiga penjaga masjid setelah kejadian tersebut, dengan alasan dianggap menghalangi jalannya pawai.
Sementara itu, serangan militer Israel di Gaza selama akhir pekan menewaskan lebih dari 100 warga Palestina. Setidaknya 44 korban dilaporkan tewas hanya pada Minggu (3/8), termasuk 22 orang yang tengah mengantre bantuan pangan. Pada Sabtu (2/8), tercatat 62 warga lainnya meninggal dunia.
PBB mengonfirmasi bahwa krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Laporan terbaru menyebutkan bahwa satu juta perempuan dan anak perempuan di wilayah tersebut mengalami kelaparan ekstrem, akibat blokade dan serangan berkepanjangan.
Seorang remaja bernama Abu Khater, yang dikenal sebagai atlet dan dalam kondisi sehat sebelumnya, dilaporkan meninggal dunia karena kelaparan. Kasus tersebut menambah kekhawatiran atas kelangsungan hidup warga sipil di Gaza, yang terisolasi dari akses bantuan.
Aksi Ben-Gvir memicu reaksi keras dari sejumlah negara dan kelompok internasional. Arab Saudi menyebut tindakan itu sebagai “provokasi berulang” oleh pejabat Israel. Yordania, Otoritas Palestina, dan kelompok Hamas juga mengeluarkan kecaman resmi.
Dalam pernyataan terpisah, Hamas membantah laporan yang menyebut mereka bersedia melucuti senjata dalam negosiasi gencatan senjata. Mereka menegaskan bahwa pelucutan senjata hanya mungkin dilakukan setelah terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Ketegangan di Yerusalem dan Gaza dinilai dapat memperburuk eskalasi konflik yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Komunitas internasional terus mendesak penghentian kekerasan dan pemulihan akses kemanusiaan bagi warga Palestina di wilayah terdampak.
