Berita

Iuran BPJS Kesehatan Kembali Naik, Pengamat: Masyarakat Miskin Lama dan Baru Kena Imbas

Hasanah,id– Putusan Presiden jokowi untuk kembali  menaikkan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sektor yang terimbas, seluruh peserta BPJS, terutama masyarakat miskin lama dan miskin baru yang muncul karena pandemi.

Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika Iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik menjadi Rp150.000 dan Kelas II naik menjadi Rp100.000. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut berlaku mulai 1 Juli 2020. Adapun untuk kelas III yang menjadi Rp35.000 baru akan naik pada 2021.

Padahal sebelumnya, MA telah membatalkan Perpres Nomor 75/2019. MA mengembalikan iuran menjadi sebesar Rp25.500 untuk kelas III, sebesar Rp51.000 untuk kelas II, dan kelas I sebesar Rp80.000.  Putusan MA ini membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang ditantangani Jokowi tentang Jaminan Kesehatan. Terkait Besaran iuran yang berubah menjadi Rp42.000 per orang per bulan untuk Kelas III, Rp110.000 per orang per bulan untuk Kelas II, dan Rp160.000 per orang untuk Kelas I.

Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan, Firman Turmantara Endipradja menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dapat menimbulkan puncak kegaduhan nasional. Level masyarakat yang paling menderita dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo adalah masyarakat miskin.

Menurut Firman, kondisi itu sudah terlihat dari pecahnya suara antara para elite politik nasional, partai pengusung, legislatif dengan presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Yang pertama di tingkat elite politik ini sudah kelihatan. Yang menentukan keberlangsungan negara ini kan tingkat elite politik. Tingkat ini saja sudah pecah, antara DPR atau partai-partai dengan presiden. Ini justru yang menjadi objeknya presiden. Ini presiden lawan elite politik termasuk lawan partai pendukungnya. Ini jadi gimana?” kata Firman kepada Ayobandung.com, Rabu (13/5/2020).

Di satu sisi, Firman melihat sinyal positif dengan adanya upaya objektif yang dilakukan para elite politik dan tokoh-tokoh nasional dengan melihat kondisi riil di masyarakat. Menurut Firman hal ini bagus untuk rasa keadilan, lantaran para pemangku kebijakan itu telah melihat langkah presiden sudah tidak sesuai dengan jalur. 

Bahkan salah satu buktinya, tokoh-tokoh negara melakukan gugatan uji materil ke MA.  “Sekarang yang kita lihat adalah masyarakat. Dengan kondisi ini masyarakat sudah tidak simpati. Semisal ada bantuan sosial pandemi. Tapi di riilnya bisa kita lihat sendiri banyak salah sasaran. Ini kenyataannya kan gak seperti yang dibicarakan, di lapangan beda,” katanya.

Karenanya, Firman menyampaikan, adanya keputusan ini kian memberatkan dan mengecewakan masyarakat. Pasalnya, presiden dinilai, sangat tidak tahu kondisi masyarakat yang sebenarnya di tengah situasi sulit pandemi Covid-19 ini. 

“Sudah susah makan, bantuan sosial juga sudah tidak tepat sasaran, dan seterusnya, banyak kekecewaan. Jadi yang kasihan itu di bawah. Bahkan beberapa bupati menolak bantuan sosial. Jadi ini chaos, kebijakan ini luar biasa blunder. Saya melihat dari tingkat pusat, provinsi, daerah, sampai RT kechaosan ini terjadi, masyarakat jadi resah,”pungkasnya

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close