Dedi Mulyadi Klarifikasi Penggantian Nama RS Al-Ihsan: Dibangun dengan Dana APBD, Bukan Dana Umat

Hasanah.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi terkait polemik penggantian nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Dedi menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit tersebut sejak awal menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, dan bukan dana umat seperti yang sering diklaim oleh beberapa pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi setelah munculnya kritik terkait penggantian nama yang dinilai telah menghapus identitas keislaman rumah sakit tersebut. Sebelumnya, RS Al-Ihsan dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan, yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang dikelola dengan dana umat.

“Banyak yang menyatakan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu tidak menggunakan dana APBD, tetapi dana umat. Saya ingin meluruskan hal ini. Tidak mungkin sebuah yayasan kepemimpinannya dipidana dengan tindak pidana korupsi jika tidak ada unsur merugikan negara,” ujar Dedi dalam sebuah video yang diunggah di media sosial.

Dedi kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 372 Tahun 2003, terbukti bahwa Yayasan Al-Ihsan menerima dana dari APBD Jawa Barat selama periode 1993 hingga 2001. Total dana yang diterima mencapai hampir Rp12 miliar, dengan rincian anggaran rutin sebesar Rp1,5 miliar, anggaran pembangunan Rp2,6 miliar, dan anggaran lainnya senilai Rp6 miliar.

“Total dana yang dikucurkan sekitar Rp11,9 miliar,” tambahnya.

Menurut Dedi, tindak pidana korupsi yang melibatkan Yayasan Al-Ihsan disebabkan oleh penyaluran anggaran yang tidak sah. Yayasan tersebut tidak terdaftar sebagai lembaga vertikal atau yayasan penyelenggara sosial yang sah menurut prosedur bantuan pemerintah.

“Bantuan yang diberikan tidak sesuai prosedur proyek, dan pengelola yayasan pada saat itu adalah pejabat negara yang diduga menyalahgunakan kewenangannya,” jelasnya.

Gubernur Dedi menegaskan bahwa penggantian nama menjadi RS Welas Asih bertujuan untuk menegaskan bahwa rumah sakit tersebut merupakan fasilitas publik yang dibiayai dengan uang rakyat.

“RS Al-Ihsan dibangun menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat. Kalau kita ingin konsisten dengan nilai-nilai agama, kita harus berbicara dengan kebenaran, bukan kebohongan,” tegas Dedi.

Polemik Penggantian Nama

Polemik ini bermula setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan penggantian nama RSUD Al-Ihsan menjadi RS Welas Asih. Sejumlah tokoh dan kelompok masyarakat mempertanyakan langkah tersebut karena nama Al-Ihsan selama ini identik dengan nilai-nilai keislaman.

Namun, Pemprov Jawa Barat menyatakan bahwa penggantian nama ini dilakukan untuk memperjelas status rumah sakit sebagai fasilitas publik yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, perubahan ini juga dimaksudkan untuk memisahkan rumah sakit dari Yayasan Al-Ihsan yang pernah terjerat kasus hukum.

Dengan penjelasan tersebut, Dedi Mulyadi berharap masyarakat dapat memahami bahwa langkah ini bukan dimaksudkan untuk menghilangkan identitas agama dari rumah sakit, tetapi lebih kepada semangat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa keputusan ini bukan untuk menanggalkan identitas agama, tetapi untuk memastikan bahwa rumah sakit ini milik negara dan dibangun dengan uang rakyat,” pungkas Dedi.

Ikuti Kami Di: