lifestyle

Jerome Polin Nilai Tunjangan Beras DPR Rp 12 Juta Tidak Masuk Akal

HASANAH.ID – Jerome Polin, kreator konten sekaligus Youtuber yang dikenal luas melalui kanal Nihongo Mantappu, menyampaikan kritik tajam terhadap kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menyoroti khususnya tunjangan beras yang kini mencapai Rp 12 juta per bulan.

Melalui unggahan di media sosial Thread, Jerome mengaku heran dengan nominal yang dianggapnya terlalu besar untuk kategori tunjangan.

“Tunjangan beras cuma 12 juta/bulan. CUMA???? Sadar gak 12 juta kalo dipake buat beli beras aja bisa sebanyak apa?” tulis Jerome Polin, Jumat (22/8/2025).

Dalam sebuah video yang ia unggah, Jerome mencoba membuat simulasi sederhana mengenai jumlah beras yang bisa dibeli dengan angka Rp 12 juta tersebut. Ia menyebut, jika dihitung dengan harga beras premium Rp 15.000 per kilogram, maka jumlah itu setara dengan 800 kilogram beras.

Jika menggunakan harga beras medium Rp 12.000 per kilogram, lanjut Jerome, jumlahnya bisa mencapai 1.000 kilogram atau setara 1 ton beras.

Jerome kemudian mempertanyakan dasar perhitungan yang menghasilkan tunjangan sebesar itu. Ia juga penasaran siapa pihak yang merumuskan nominal tersebut.

“Pertanyaanku adalah, apa dasar tunjangannya sebanyak ini? Siapa yang ngitung anggarannya?? Aku mau tau bgt gimana dasar perhitungannya sampai bisa muncul angka ini, karena ga masuk akal bgt. Capek bgt,” tulis Jerome Polin.

Kenaikan tunjangan DPR sendiri sebelumnya telah dijelaskan oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. Menurutnya, beberapa pos tunjangan memang mengalami penyesuaian mengikuti indeks terbaru.

“Kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar Rp 58 (juta), mungkin dengan kenaikan, gaji tidak naik ya, saya tegas sekali, gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, mungkin terima hampir Rp 69 sampai 70 (jutaan),” ujar Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Dalam penjelasannya, Adies menyebut tunjangan beras meningkat dari Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta per bulan. Sementara itu, tunjangan bensin yang sebelumnya Rp 4–5 juta naik menjadi Rp 7 juta. Selain itu, anggota DPR juga akan menerima tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan, menyusul dihapuskannya fasilitas rumah dinas.