Oleh karenanya, lanjut Dedy, pihaknya telah merumuskan sejumlah beberapa bukti berdasarkan kajian yang dirasakan dan diduga ditemukan kejanggalan, diantaranya :
- Memimpin partai cenderung One Man Show tidak melibatkan unsur pimpinan yang lain.
- Tidak ada transparansi pengelolaan keuangan dan indikasi tertutup.
- Terjadi transaksional pada saat kontestasi Pileg 2024 terkait nomor urut yang harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan nomor urut 1.
- Memposisikan pengurus baru yang datang tiba tiba dari partai lain ditempatkan pada posisi strategis, diduga terjadi transaksional dan PHP.
- Menjanjikan 8 kursi DPRD Kota Cimahi pada pileg 2024 dan ternyata hanya 5 sehingga target tidak tercapai.
- Mengusung Walikota Cimahi bukan dari Kader Partai, padahal amanat DPP dan DPW Ketua DPD untuk jadi C1 atau C 2, bahkan diduga terjadi transaksional dengan salah satu calon.
- Pada saat penentuan calon Wali Kota tidak berdasarkan musyawarah dengan unsur pimpinan DPD dan lemah koordinasi dengan DPW.
- Janji politik H. Enang Sahri dengan penuh Percaya diri kepada calon Walikota yang diusung akan menjadi Pemenang dan faktanya ternyata gagal serta janjinya akan mundur jadi Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi.
- H. Enang Sahri diduga dengan mengatas namakan salah satu lembaga pemilu kepada salah seorang orang tua Caleg dengan meminta sejumlah uang dan sesungguhnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
- Pada Pilkada tahun 2024, H. Enang gagal memenangkan calon no urut 1 (Dikdik – Bagja), diduga uang yang diterima dari calon no urut 1 sebagai dana Operasional, oleh H. Enang Sahri tidak dipakai untuk kegiatan partai dalam pemenangan Pilkada, inilah penyebab mesin Politik Partai NasDem tidak berjalan karena tidak diturunkannya dana Operasional.
“Itulah beberapa kegagalan yang kami rasakan di Partai NasDem Kota Cimahi sehingga kami mengusulkan untuk tidak direkomendasi kepada Atas Nama H. Enang Syahri Lukmansyah untuk memimpin DPD Partai Nasdem Kota Cimahi,” jelas Dedy.
Follow Us
