BANDUNG,- Panitia khusus (Pansus) III memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jabar terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2019.
Rekomendasi ini disampaikan Ketua Pansus III Memo Hermawan dari Fraksi PDI Perjuangan dalam sidang paripurna yang dibacakan langsung dihadapan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (20/5) malam.
Menurutnya, meskipun terjadi kenaikan Angka IPM menjadi 72,03, namun DPRD meminta Gubernur mengkonfirmasi data statsitik tersebut dengan kondisi faktual di lapangan.
“Ada beberapa variabel lain yang penting diukur, seperti pemerataan pembangunan kota-desa, masih tingginya angka pengangguran, dan juga kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan resources Jawa Barat dengan kekayaan alam yang luar biasa,” kata Memo.
Menurutnya, dewan melihat capaian indeks indikator dari lima misi Jawa Barat tidaklah merata. Bahkan, imbuhnya, ada beberapa misi Jawa Barat Juara namun ternyata capaiannya dibawah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Fakta ini menjadi catatan penting bagi kami dan menjadi peer besar bagi saudara gubernur agar kedepan lebih serius memperhatikan strategis prioritas pembangunan dan konsisten dengannya,” kata Memo dalam amanat yang dibacakan.
Dewan meminta, Gubernur agar tidak terjebak pada konsep atau gagasan artifisial atau etalase semata yang terkesan lebih penting membangun opini atau image, yang sering kali menyebabkan tidak tuntasnya beberapa program.
Dewan kata Memo, menilai fakta ini sebenarnya sudah terlihat sejak terjadinya trend penurunan daya serap terhadap belanja daerah yang hanya mencapai 91,2 persen jika dibandingkan 2018 yakni 94,47 persen.
“Artinya hampir 10 persen dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan lossed alias tak mampu dioptimalkan,” ungkapnya.
Selain itu, kata Memo, pihaknya juga menemukan sebagian diantaranya justru pada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung, dalam pos belanja langsung.
Contohnya dari sisi pendapatan daerah Gubernur dinilai tidak mampu mencapai target sebesar Rp. 36,12 tiliun. Bahkan, Gubernur Jabar hanya mampu meraih 36,03 triliun saja.
“Penting kami garis bawahi bahwa tahun 2019 ini lah pertumbuhan PAD terkecil setidaknya dibanding 3 tahun terakhir,” tegasnya.
Memo mengungkapkan, Gubernur harus mempu menjawab trend penurunan ini. Sebab, sambung dia, jika tak segera ditangani, DPRD tak mau trend negatif ini terjadi lagi.
Pihaknya juga menilai Gubernur juga dinilai tak mampu mengelola sektor Pariwisata padahal potensi sangat luar biasa. Bahkan, keberadaan BUMD juga tak mampu dimanage agar menjadi perusahaan profesional.
“Jangankan bersaing di level nasional, bahkan untuk level Jawa Barat Juara pun masih sulit,” kata mantan Bupati Garut ini.
Ia juga menyoroti, dalam postur APBD 2019 terlihat carut marutnya pengelolaan sektor ekonomi kemasyarakatan. Kondisi ini seharusnya mampu menjadikan ketahanan pangan masyarakat.
Akan tetapi, pada kenyataannnya tak terlihat perhatian serius. Seperti tidak adanya kurang keberpihakan kebijakan dan anggaran. Sehingga menyebabkan sektor seperti partanian, peternakan, perikanan dan yang serumpun dengannya memiliki indicator yang tidak memuaskan.
Memo menuturkan, DPRD Jawa Barat juga memberikan catatan strategis, sebagaimana amanat PP 13 tahun 2019 juga mengeluarkan 42 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh Gubernur.
“Kami meminta Gubernur membuat Tim Khusus yang diisi pejabat tinggi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi itu.42 rekomendasi ini kami bagi per bidang yakni urusan pemerintahan, keuangan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” bebernya.
Dalam urusan pemerintahan, pihaknya meminta Gubernur segera mengevaluasi keberadaan TAP dan TAJJ. Menurutnya, pihaknya mendapat laporan TAP dan TAJJ sering melakukan intervensi terhadap perangkat daerah sehingga mengganggu kinerja dan hal lain yang kontraproduktif.
“Jika demikian halnya, tim ini dibubarkan saja. Demikian juga dengan beberapa Perangkat Daerah yang terbukti berkinerja negatif, agar segera diambil lang-langkah serius memperbaikinya,” tutur Memo.
Di bidang Keuangan, DPRD meminta Gubernur segera mengevaluasi besar-besaran manajemen BUMD secara keseluruhan termasuk mengganti pimpinan BUMD yang tak kapable dengan tenaga profesional dan independen, tak dicampuri dengan kepentingan politis yang sering mengganggu kinerja.
Sementaran di Bidang Pembangunan, PR terbesar adalah menyelesaikan TPPAS Legok Nangka dan Lulut Nambo yang sampai saat ini masih berlarut-larut.
“Gubernur juga harus serius mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata,” cetusnya.
Di bidang kesejahteraan rakyat, urusan pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang banyak mendapat rekomendasi dari DPRD.
Di antaranya berupa perbaikan manajemen, ketersediaan dan kelayakan ruang belajar dan layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis dan pendidikan, hingga beasiswa.
“Ada hal yang sangat memalukan Jawa Barat dimana peringkat Indeks Pembangunan Pemuda berada di ranking ke-34 atau terendah se-Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan memperhatikan kinerja Pemerintah Jawa Barat yang dibaca dari dokumen LKPJ Gubernur Jawa Barat, maka DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan nilai kinerja pada tingkat yang kurang memuaskan.
“Nilai ini didasarkan pada kegagalan pencapaian target dan trend perlambatan aspek fiskal daerah. Ini mengakibatkan mau tidak mau, Gubernur dan seluruh Perangkat Daerah dituntut untuk bekerja keras mengejar ketertinggalan pada 2019,” pungkas Memo. (*)
