DPRD PROV JABAR

Komisi II DPRD Jabar Terima Tuntutan Aliansi Pedagang Bandung

Hasanah.id – Aliansi pedagang pasar se-Kota Bandung mendatangi DPRD Provinsi Jawa Barat meminta pasar dibuka kembali. Seperti diketahui selama tiga bulan ini pasar di Kota Bandung tidak dapat beroperasi akibat pandemi Covid-19.

Juru Bicara APB Rahmat Ariyandi mengatakan, terdapat tiga tuntutan yang mereka sampaikan. Di antaranya, pembukaan pasar di Kota Bandung setelah masa perpanjangan PSBB berakhir pada tanggal 12 Juni 2020 mendatang.

“Kami sangat berharap aktivitas ekonomi di Bandung bisa berjalan, apapun pasarnya yang penting bisa buka kembali,” ucap Ariyandi saat ditemui usai Audiensi di DPRD Jabar, Selasa (02/06/2020)

Selain itu, Ariyandi juga meminta beban yang ditanggung para pedagang selama masa pandemik COVID-19 ditanggung pemerintah. Misalnya, beban listrik, keamanan, dan kebersihan selama usaha dagangan ditutup saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih memerhatikan nasib karyawan toko yang berada di pusat perbelanjaan dan pasar. Menurutnya, selama ini karyawan pasar jarang sekali mendapatkan perhatian, baik berupa bantuan sosial (bansos) maupun bantuan langsung tunai (BLT).

“Selama ini belum ada sentuhan sedikitpun untuk karyawan toko yang ada di pasar,” tutur Ariyandi.

Ariyandi menegaskan, jika semua tuntutan para pedagang tidak dipenuhi hingga perpanjangan PSBB berakhir, besar kemungkinan akan terjadi aksi demonstrasi besar-besaran dari para pedagang. Pasalnya, lanjut Ari, para pedagang dinilainya telah banyak mengalami kerugian akibat penutupan tokonya.

“Kami sudah tidak kebayang lagi karena sudah tiga bulan para pedagang tidak ada pemasukan, apabila tanggal 12 tidak buka, mungkin akan terjadi demo besar-besar dan itu yang kita takutkan,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Komisi II DPRD Jawa Barat menilai tuntutan para pedagang yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Bandung bisa direalisasikan dengan beberapa pertimbangan.

“Setelah mendengar, mengamati (tuntutan Aliansi Pedagang Bandung), menurut saya tuntutan para pedagang (Aliansi Pedagang Bandung) bisa direalisasikan pemerintah, tentunya kita akan sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tutur Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati,  02/06/2020.

Tuntutan yang bisa direalisasikan tersebut lanjut Rahmat menjelaskan, pertama desakan dibukanya aktivitas perekonomian pada 13 Juni 2020 bisa direalisasikan dengan jaminan harus bisa konsisten menerapkan protokol kesehatan terutama di pusat-pusat perdagangan atau toko.

Kemudian, mengingat dibukanya aktivitas ekonomi seperti pusat perdagangan atau belanja merupakan kebijakan parsial tidak hanya dari Pemerintah Kota Bandung, tetapi juga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Maka DPRD Jawa Barat akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta persetujuannya kepada pemerintah pusat.

“Karena ini tidak bisa diputuskan secara sepihak seperti oleh PD Pasar Bermartabat sebagai pengelola beberapa pasar yang ada di Kota Bandung atau oleh Pemerintah Kota Bandung, tetapi ini tidak bisa seperti itu,” jelas dia.

Tuntutan kedua, mengenai relaksasi ekonomi seperti pembebasan pembayaran listrik dan service charge yang diminta oleh para pedagang yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Bandung ini dinilai masih bisa direalisasikan dengan cara merelokasi anggaran bantuan sosial, atau membebankan sebagian subsidi pembayaran tersebut antara PD Pasar Bermartabat dengan Pemerintah Kota Bandung, atau dengan menggeser beberapa anggaran yang diperuntukkan untuk pasar dan sejenisnya.

“Tuntutan pembebasan biaya PLN dan service charge masih wajar karena memang para pedagang ini terdampak Covid-19, tak ada pemasukan karena tokonya di tutup. Untuk teknis lebih lanjut, ini harus masih dibahas dengan pihak PD Pasar Bermartabat-nya selaku manajemen,“ terang Rahmat.

Hal senada pun disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari PKS Didi Sukardi kebijakan dibuka aktivitas ekonomi, pelonggaran PSBB hingga diterapkannya new normal merupakan kebijakan parsial.

Artinya tidak bisa PD Pasar Bermartabat karena desakan para pedagang membuka toko-toko yang dikelola oleh PD Pasar Bermartabat.

Dibukanya aktivitas perekonomian tentu harus dengan persetujuan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung termasuk sifatnya hanya menjalankan kebijakan ke level daerah dan PD Pasar Bermartabat sebagai pelaksana di lapangan.

“Tuntutan ini akan kita rekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat. Keputusannya kita lihat saja nanti,” tuturnya. (*)

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close