ADIKARYA PARLEMENBerita

Menyoal Perdagangan Online, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Dorong Pemerintah Jamin Hak Perlindungan Konsumen

ADIKARYA PARLEMEN

Hasanah.id  – Presiden Joko Widodo baru-baru ini mempersiapkan pembukaan salah satu mall di Bekasi dengan konsep “New Normal” atau kehidupan normal baru dengan mengikuti protokol kesehatan.

Protokol kesehatan ini telah diatur dalam surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 pada 20 Mei 2020 tentang “Protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha”.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama lintas sektor, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik).

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang mengatakan, Dalam mendukung keberlangsungan usaha sektor jasa dan perdagangan (area publik) pada masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan.

Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada usaha sektor jasa dan perdagangan (area publik) dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi.

“Protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 bagi pengelola tempat kerja, pelaku usaha/konsumen dan pekerja di sektor jasa dan perdagangan (area publik) di masa saat dan setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 itu penting, saya kira semua stakeholder dan masyarakat jangan terlena atau menyepelekan virus corona ini,” Ujar Rafael, saat dihubungi Minggu, 21/06/2020.

Disinggung terkait meningkatnya pengaduan dari masyarakat saat pandemik hingga saat ini yang berkaitan dengan sektor perdagangan dan jasa, sebagai salah satu Tupoksi Komisi I DPRD Jabar, Rafael menyebutkan bagaimana pentingnya perlindungan hak-hak konsumen. Dia mencontohkan maraknya pengaduan transaksi melalui e-commerce.

“Kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di berbagai daerah mengubah pola konsumsi masyarakat yang menjadikan nilai transaksi e-commerce meningkat drastis, sudah pasti pengaduannyapun semakin meningkat pula, kondisi ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Saya pastikan banyak kasus penipuan atas transaksi jual beli atau pinjaman yang memakai teknologi digital atau online. Harusnyapemerintah  mulai mengintensifkan perlindungan konsumen lewat pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di sejumlah daerah.” Ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Perlindungan konsumen, kata dia, sangat penting karena pihaknya berharap pemerintah baik provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten harus mampu memaksimalkan potensi perdagangan online, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekonomi kelas menengah.

“Perdagangan online ini sangat besar potensinya, khususnya di daerah-daerah perkotaan. Dimana online trading ini juga merupakan salah satu disrupsi digital yang sedang dimaksimalkan oleh para pelaku pasar, oleh karenanya pemerintah harus hadir dan proaktif terhadap mekanisme perlindungan konsumennya. ” pungkasnya.

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close