Hasanah.id – Sebanyak tujuh Menteri Koordinator (Menko) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengajukan tambahan anggaran hingga total Rp 5,18 triliun untuk tahun 2025. Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ketujuh Menko tersebut adalah Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Zulkifli Hasan (Menko Pangan), Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Pratikno (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Menko Pemberdayaan Masyarakat), Budi Gunawan (Menko Politik dan Keamanan), serta Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan).
Setiap Menko mengajukan nominal yang berbeda, dengan Kemenko Politik dan Keamanan menjadi pemohon terbesar dengan tambahan Rp 3 triliun. Di sisi lain, Kemenko Perekonomian meminta tambahan terkecil, yakni Rp 64,2 miliar. Berikut rincian pengajuan tambahan anggaran masing-masing:
- Kemenko Politik dan Keamanan: Rp 3 triliun
- Kemenko Pangan: Rp 505 miliar
- Kemenko Pemberdayaan Masyarakat: Rp 653,7 miliar
- Kemenko Perekonomian: Rp 64,2 miliar
- Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp 360,3 miliar
- Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Rp 325 miliar
- Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp 273 miliar
Salah satu alasan utama pengajuan ini adalah target ambisius pemerintah. Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa tambahan anggaran diperlukan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan, yang ditargetkan Prabowo tercapai pada 2027, lebih cepat dua tahun dari rencana sebelumnya.
