Meski Sawit Diboikot Uni Eropa, Jokowi Tetap Pasarkan B30

Meresmikan percepatan implementasi biodiesel 30 persen (B30). Inilah ikhtiar kita melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang pasti akan habis, demikian diungkapkan Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan salah satu SPBU di Jakarta.
Seperti diungkapkan dalam akun tweeter resminya, Jokowi menambahkan, Indonesia negara penghasil sawit terbesar di dunia. Penerapan B30 menciptakan permintaan CPO domestik yang sangat besar.
Presiden
meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk memacu BBM sejenis dengan kandungan
nabati dan solar. Pasalnya, bila BBM biodiesel ditingkatkan maka akan
mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia.
BPS mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada November 2019
masih mengalami defisit sebesar 1,33 miliar dollar AS. Nilai impor pada
November 2019 tercatat sebesar 15,34 miliar dollar AS atau naik 3,94 persen
secara bulanan. Karena faktor tersebut, Jokowi meminta agar Indonesia tidak
lagi mengimpor migas.
“Saya mengingatkan kunci
keberhasilan implementasi program B30 maupun nantinya menuju ke B100, apakah
kita mau keluar dari rezim impor atau tidak? Jangan-jangan masih ada yang suka
impor BBM,” katanya dalam peresmian B30 di SPBU MT Haryono, Jakarta, Senin
(23/12/2019).
Ada tiga alasan, menurut dia, BBM biodiesel
harus segera diimplementasikan, yakni mengupas sumber energi baru terbarukan,
mengurangi ketergantungan impor migas, serta meningkatkan cadangan devisa
negara.
“Alasan pertama, mencari sumber-sumber
energi baru terbarukan. Kita harus melepaskan diri dari ketergantungan energi
fosil dan kita sadar suatu saat pasti akan habis. Pengembangan energi baru
terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi, menjaga
energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon untuk meningkatkan kualitas
lingkungan,” tuturnya.
Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam
(SDA) yang bisa diolah tanpa harus diekspor ke negara lain.
Salah satunya bahan minyak sawit mentah yang
kini dicekal oleh Uni Eropa sekaligus mereka mengadukan kepada Organisasi
Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
“Selain itu, program B30 nantinya masuk ke
B40 ke B50 dan nanti ke B100, akan tidak mudah untuk ditekan-tekan lagi oleh
negara mana pun. Terutama melalui kampanye negatif terhadap ekspor CPO kita,
karena kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar,” ucapnya.