BeritaHeadline

Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020

Pemilihan Serentak Dalam Kondisi Bencana Non-Alam COVID-19

Hasanah.id– Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu telah menyepakati pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak jatuh pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan standar keselamatan Covid-19.

Upaya memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi demi tercapainya Pilkada serentak 2020 yang berlangsung lancar, aman dan konsudif dengan tingkat partisipasi tinggi. Oleh karena belum lama ini FISIP Unpas menggelar Webinar Nasional secara Live on Zoom, Jumat (10/7/2020).

Webimar Nasional dalam Live On Zoom

Hadir dalam Live on zoom Webinar Nasional tersebut Dekan FISIP Unpas Dr M Budiana S.IP., M.Si., Komisi I DPR RI Mayjen (Purn) Dr H. TB Hasanudin, S.E., M.M., Komisioner KPU, I Made Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Sekdis Dinkes Jabar, dr. Siska Gerfianti M.Hkes. SP.DLP dan Ketua Network For Indonesian Democratik Society Dahliah Umar serta para dosen Unpas.

Dalam sambutan pembukanya Budiana mengatakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus menjadi konsentrasi pemerintah. Antusias masyarakat akan terganggu dengan adanya pandemi Covid-19.

“Ditengah pandemi covid-19, kita khawatir masyarakat. Sebab nomor satu itu kesehatan sementara masyarakat harus memilih Kepala daerah itu sendiri,”ujarnya kepada media di Gedung Fisip Unpas jalan Lengkong Bandung, Jumat (10/7/2020).

“Yang menjadi antisipasi dalam penyelenggaraan pilkada yakni pada masa pencoblosan, yang dikhawatirkan menimbulkan kerumunan masa ditengah pandemi Covid-19. Selain masa pencoblosan, untuk kegiatan kampanye juga harus menjadi perhatian. Dimana harus tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya,”tambah Budiana.

Budiana memaparkan, penyelenggara pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dalam proses pilkada. Lebih jauh, dapat menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para petugas pemilu.

Sementara Komisioner KPU, I Made Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Seluruh daerah terjadi bencana non-alam COVID-19 yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

Protokol kesehatan pada pemilihan serentak lanjutan 2020 mengacu pada Peraturan KPU No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Siapa Saja yang Wajib Melaksanakan Protokol Kesehatan

Saat ini ada hal khusus yang menjadi perhatian semua pihak diantara demokrasi dan hak prinsip kesehatan masyarakat dalam konteks pilkada saat ini. Bagi penyelenggara KPU mempunyai kewajiban sosialisasi (tahapan, jadwal dan program pemilihan).

“Diharapkan dapat terwujud sehingga menimbulkan kepercayaan public seperti halnya; kita datang ke tempat bekerja. Hak masyarakat didalam pemilihan: mendapatkan hak informasi dalam pemilihan dan menyebarkan informasi. Masyarakat diharapkan menggunakan hak pilihnya walaupun sedang dalam masa pandemi COVID-19 demi mencapai demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia. Optimisme terkait partisipasi pemilih untuk dapat memenuhi target 77,5%,”pungkas I Made. Kus

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close