Politikus partai pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai sikap maju-mundur menaikkan harga BBM dari Presiden Jokowi dipengaruhi oleh pertimbangan Pilpres 2019. Namun menurut PDI Perjuangan, bukan perkara elektabilitas 2019 yang menyebabkan maju-mundurnya kenaikan BBM.
“Menurutku Pak Jokowi nggak terlalu concern terhadap itu, karena elektabilitasnya 70%,” kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, Selasa (9/10/2018).
Menurutnya, Jokowi hanya mempertimbangkan dampak fiskal dari kebijakan menaikkan harga BBM. Harga premium tak jadi dinaikkan pada Rabu (10/10) kemarin, dinyatakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.
Dia juga tak sependapat dengan maju-mundurnya rencana kenaikan harga BBM ini membuat situasi menjadi tidak pasti bagi rakyat. Faktanya, BBM jenis premium tak jadi naik. Menurutnya, ini adalah kepastian bagi rakyat.
“Menurutku malah pasti. Ketika (rencana menaikkan BBM jenis premium) ditarik kembali, justru itu menunjukkan kalkulasi pemerintah bahwa premium belum saatnya naik,” kata dia.
Eva menilai penyebab batalnya eksekusi kenaikan harga BBM ini adalah karena Jokowi sedang menjaga citra forum pertemuan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-World Bank Annual Meeting 2018) di Bali.
“Jangan sampai ada image bahwa perhelatan internasional justru ditumpangi untuk pengumuman-pengumuman yang sifatnya struktural,” ujar Eva.
Jokowi masih punya waktu enam bulan untuk membuat kebijakan apapun. Menurut Eva, pemerintah punya banyak opsi termasuk opsi yang dinilai tidak populis. Bisakah Jokowi menaikkan BBM sebelum Pilpres?
“Bisa saja. Kemudian seminggu setelahnya diturunkan. Ya kan kita menang pada posisi untuk menentukan itu. Itu universal lah,” tutur Eva.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai Jokowi tak akan berani menaikkan harga BBM jelang Pilpres 2019. Soalnya, itu bakal membuat rakyat marah.
“Saya rasa tidak akan berani (Jokowi menaikkan BBM sebelum Pilpres), nanti rakyat akan marah (bila BBM naik),” kata Viva.
PKS menilai maju-mundur kenaikan BBM ini seperti membikin takut rakyat. Maju-mundur ini dinilai dipengaruhi pertimbangan untuk 2019. Jokowi memilih untuk mempertahankan kebijakan yang populer.
“Iya, menaikkan BBM itu kebijakan yang tidak populer,” kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin. news.detik.com
