Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mulai risih dengan seruan tagar #2019 GantiPresiden, yang mulai menguat ke daerah hingga Jawa Barat. Mereka menganggap, pola kampanye itu melanggar aturan dan harus diberikan efek jera.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Barat, Mayjend (purn) TB Hasanudin menjelaskan, seharusnya kampanye tersebut dilakukan pada saat masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 sudah diberlakukan Komisi Pemilihan Umum. Pada kenyataannya saat ini, tahap kampanye pilpres belum dimulai.
“Dalam kapasitas yang namanya pilpres kita, selama ini ada tahapan-tahapannya. Kita belum masuk pada tahapan untuk melaksanakan kampanye pilpres,” ujar TB Hasanudin di kantor DPD PDIP Jawa Barat, Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung, Jumat 3 Agustus 2018.
TB menilai, pola tersebut dikhawatirkan terus menyulut konflik horizontal di daerah. Berkaca pada kejadian di Riau dan Batam, ia memastikan partainya meredam potensi-potensi konflik.
“Saya melihat di nasional maupun daerah, ada kelompok tertentu yang kemudian tidak mengikuti aturan-aturan, dalam hal ini, yaitu kampanye presiden. Kemudian, ada yang namanya deklarasi untuk mengganti presiden dan kemudian di beberapa tempat terjadi bentrokan di Riau dan Batam,” katanya.
BeritaTerkait
