NASIONAL

Pemerintah Pusat Anggarkan Rp 589,65 Triliun sebagai Upaya Siapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Hasanah.id – Dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, biaya penanganan Covid-19 ditetapkan sebesar Rp 677,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 589,65 triliun digunakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan, biaya Pemulihan Ekonomi Nasional ini dibagi menjadi dua, yaitu dari sisi demand atau pengeluaran di masyarakat, dan sisi supply untuk menolong sektor usaha.

“Untuk demand side dialokasikan Rp 205,20 triliun, sedangkan supply side Rp 384,45 triliun,” kata Febrio Nathan Kacaribu dalam acara diskusi yang digelar Kementerian Keuangan melalui webinar, Kamis (4/6/2020) sebagaimana dilansir beritasatu.com.

Untuk demand side, lanjut Febrio, fokusnya adalah dalam bentuk perlindungan sosial, antara lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial (Bansos) Jabodetabek, Bansos non-Jabodetabek, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, Logistik/Pangan/Sebako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang totalnya sebesar Rp 203,9 triliun. Demand side juga berupa insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 1,3 triliun.

“Untuk demand side, karena kita tahu lebih dari 50% PDB kita adalah konsumsi, dan distribusi dari rumah tangga kita yang lebih berat ke arah pendapatan rendah, maka kita fokus memberikan perlindungan sosial dulu,” kata Febrio.

Sementara itu dari sisi supply side, secara rinci anggaran ini digunakan untuk subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan padat karya sebesar Rp 82,2 triliun, dana penjaminan untuk kredit modal kerja sebesar Rp 12 triliun, Penempatan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 15,5 triliun, dana talangan (investasi) untuk modal kerja sebesar Rp 19,65 triliun, dan insentif perpajakan Rp 123,01 triliun.

Selanjutnya dukungan bagi pemerintah daerah (Pemda) Rp 14,7 triliun, pariwisata Rp 3,8 triliun, program padat karya K/L Rp 18,44 triliun, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM Rp 1 triliun, serta cadangan perluasan senilai Rp 58,87 triliun.

“Terkait dana penjaminan untuk kredit modal kerja, ini tidak hanya untuk UMKM, tetapi juga yang sedang kita kerjakan dalam bentuk penjaminan untuk perusahan-perusahaan padat karya yang banyak tenaga kerjanya. Nanti akan keluar angkanya, tetapi tidak akan mengubah defisit,” papar Febrio. (*)

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close