“Sehingga LMAN bisa melihat aset yang idle untuk keperluan yang lain. Prioritas untuk tugas fungsi pemerintah, terutama untuk pelayanan publik,” tegas Dirjen KN.
Namun apabila hal tersebut belum diperlukan, maka LMAN bisa mengoptimalkan gedung menjadi multiguna bahkan bisa digunakan untuk masyarakat non pelayanan publik. Misalnya ada suatu space atau gedung yang cocok untuk komunitas seniman. Mungkin itu bukan layanan publik yang jelas untuk Kemenkeu tapi bisa untuk Kemendikbud, Kemenkraf untuk budaya dan ekonomi kreatif maka pemanfaatan aset bisa untuk additional value.
“Additional value bukan hanya penerimaan negara atau berbentuk uang (komersil) tetapi kalau itu bermanfaat untuk aktifitas sosial positif atau aktivitas ekonomi baru di tempat itu, itu jauh lebih berharga daripada negara memaksakan dapat Rp1 juta, Rp2 juta dari menyewakan tempat itu,” jelas Dirjen KN.Selain itu, LMAN bisa jadi land bank Proyek Stategis Nasional (PSN) meskipun belum sepenuhnya jadi land bank.
