Bupati Sumedang Dorong Keterbukaan Menu Dapur MBG, Tekankan Profesionalisme Mitra
- account_circle Bobby Suryo
- calendar_month 04 Maret 2026, 15:49 WIB
- visibility 927
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Hasanah.id – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumedang menampilkan daftar menu harian secara terbuka melalui dashboard resmi MBG. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Forum Komunikasi Mitra MBG (FKM MBG) Sumedang di Ruang Rapat Bupati, Selasa (3/3/2026). Pertemuan itu membahas optimalisasi peran mitra dapur dalam mendukung keberhasilan program MBG di daerah.
“Menu harus dipublikasikan secara rutin agar orang tua mengetahui secara pasti kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anaknya. Transparansi ini penting untuk menjaga standar gizi dan kebersihan,” ujar Dony.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi juga akan memotivasi setiap dapur untuk terus meningkatkan mutu layanan.
“Kalau semua terbuka, masing-masing dapur akan terpacu untuk memberikan yang terbaik,” katanya.
Ketua FKM MBG Sumedang, Oom Supriatna, menjelaskan bahwa forum tersebut dibentuk sebagai sarana koordinasi dan konsolidasi para mitra dapur di Kabupaten Sumedang. Menurutnya, forum berperan dalam mengidentifikasi serta mengoptimalkan potensi sumber daya lokal guna menunjang kebutuhan operasional dapur.
“Kami ingin memastikan seluruh mitra bergerak bersama, memanfaatkan potensi yang ada di daerah untuk mendukung kelancaran program MBG,” kata Oom.
Ia juga menegaskan bahwa FKM MBG berkomitmen mendorong pemberdayaan masyarakat. “Pelibatan warga lokal bukan hanya membantu operasional dapur, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru,” ujarnya.
Dony mengapresiasi terbentuknya forum tersebut dan berharap FKM MBG mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas layanan. Menurutnya, pengelolaan dapur tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.
“Program ini menyangkut masa depan generasi kita. Karena itu, pengelolaannya harus serius, profesional, dan sesuai standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar forum menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman antar pengelola dapur. Selain itu, seluruh persyaratan administrasi dan perizinan, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), wajib dipenuhi.
“Pastikan semua izin dan ketentuan dipatuhi. Jangan sampai ada yang diabaikan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Dony menekankan pentingnya komunikasi yang solid antara mitra dapur, SPPG, dan Satgas MBG. “Bangun sinergi yang kuat. Jika ada kendala, selesaikan bersama dengan solusi, bukan dengan saling menyalahkan,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dapur SPPG diarahkan untuk menyerap bahan pangan dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah daerah, lanjutnya, sedang menyiapkan skema agar rantai pasok dari masyarakat ke dapur dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami ingin potensi lokal terserap maksimal. Pasokan harus terjamin dan berkesinambungan agar program ini berjalan stabil,” pungkasnya.
- Penulis: Bobby Suryo
