BeritaDPRD KOTA BANDUNGHUKUM & KRIMINALJABAR

Pemkot Langgar Kesepakatan Atas Penggusuran di Tamansari

Ketua RW 11, Tamansari, Bandung Ruddy Sumaryadi  mengakui pihaknya kaget dengan penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung. Pasalnya, surat pemberitahuan pengosongan tempat diterimanya pada hari Rabu 11-12-2019 tepat pukul 16.30 WIB. Esok paginya (Kamis/12/12/2019,Red) terjadi penggusuran, ujar Ruddy kepada Hasanah, Minggu (15/12/2019).

“Surat ini hanya diberikan kepada Ketua RW saja tanpa menyebutkan warga mana saja yang akan digusur. Lebih anehnya, semua yang digusur tidak diberikan surat pemberitahuan oleh Pemkot Bandung,” tegasnya.

Pada hari kamis (12/12/2019), sekitar jam 05.00, ratusan aparat yang berjaga sudah berada di RW 11 Tamansari. Ketika pihaknya bertanya kepada aparat yang berjaga, aparat hanya menjawab bahwa akan datang Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Sontak saja warga lalu membersihkan lingkungan, tegas Ruddy menambahkan.

“Karena itu pada hari kamis dimana peristiwa itu terjadi, saya berangkat kerja. Namun saat saya sudah ditempat kerja, saya ditelpon warga bahwa penggusuran sedang dilakukan. Sontak saja saya kaget lalu bergegas ijin pulang,” imbuhnya.

Penggusuran ini harusnya tidak terjadi, mengingat kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan. Pertama pada tahun 2017, dimana dalam kesepakatan yang ditandatangani Humas Setda Kota Bandung pada poin pertama setiap satu kk akan diberi 1 unit rumah deret..

“Pada poin kedua, uang kerohiman pengganti bangunan sebesar 75% akan diberikan kepada warga yang sepakat untuk digusur. Pada poin c, warga yang digusur tidak akan dikenakan uang sewa selama 5 tahun dan baru pada tahun keenam dikenakan uang sewa sebesar 50%,” tegasnya.

Ini yang saya gak habis pikir tegas Ruddy, pada poin e, warga akan diberikan uang sewa rumah sebesar Rp. 26 juta selama proses pembangunan rumah deret. “Belum juga kita mendapatkan uang, tiba-tiba digusur.

Pada tahun 2018, Komnas Ham ikut mengangkat persoalan ini. Warga difasilitasi dengan pihak ketiga yakni PT. Sartonia Agung. Terjadi pula kesepakatan.

“Dalam lingkup kesepakatan, warga yang tergusur mendapat uang kerohiman sesuai dengan skema pihak ketiga dan pengganti bangunan sebesar 80%. Tidak hanya itu, warga pun tetap mendapat hak 1 unit rumah deret,” tegasnya.

Jadi, kami mempertanyakan atas dasar apa Pemerintah Kota Bandung dengan semena-mena menggusur kami. Kesepakatan ini telah dibuat, jadi Pemerintah Kota Bandung dan Pihak Pengembang telah melanggar hak warga. “Satu lagi, bahwa tanah yang kami tempati berdasarkan keterangan BPN masih dalam Status Quo. RK ketika masih menjabat pun mengatakan, sebelum kesepakatan itu terlealisasi tidak ada penggusuran,” pungkas Ruddy meyakinkan.

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close