BeritaPROVINSI JABAR

Pemprov Jabar Kebut Proyek SUTT Tanggeung-Jampang Kulon

Hasanah.id – Pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung-Jampang Kulon yang membentang dari Desa Tanggeung Kabupaten Cianjur hingga Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, didorong untuk menjadi proyek PLN dengan skala prioritas I. Hal ini disebabkan kualitas listrik di daerah tersebut belum optimal.

Kondisinya masih sering terjadi pemadaman akibat kapasitas daya listrik yang kurang memadai.

Demikian hasil pertemuan Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Tirtoyuliono dengan PLN UIP JBT I di lokasi Gardu Induk dan Transmisi Tanggeung PLN UIP JBT di Desa Tanggeung Kabupaten Cianjur, Rabu (17/6/2020).

Hadir pada pertemuan tersebut, Manajer PLN UIP JBT I Andi, Asda III Pemkab Cianjur Rachmat, perwakilan dari Perhutani, KC Dinas Kehutanan Provinsi Jabar beserta stakholders lainnya.

Menurut Bambang, Pemprov Jabar akan membantu dan mendorong percepatan pembangunan proyek pembangunan GI tanggeng serta pembangunan transmisi 150 kV Tanggeung- Jampang Kulon karena sangat dibutuhkan masyarakat Kab. Cianjur dan Kab. Sukabumi untuk memperoleh kualitas listrik yang baik dan memadai.

“Dalam pertemuan ini membahas progress pembangunannya sudah sampai mana apakah ada kendala serta apa yang bisa dibantu oleh Pemprov Jabar dan Pemerintah Kab Cianjur maupun Kab. Sukabumi,” ujar Bambang.

Bambang menambahkan, pada tahun 2019 kemarin sebanyak 21.094 KK miskin Jabar mendapatkan fasilitas pemasangan listrik gratis dari CSR.

Dengan jumlah warga yang telah mendapatkan fasilitas pemasangan listrik gratis tersebut, kata Bambang, maka rasio elektrifikasi di Jabar bertambah.

Pada awal tahun 2019, sebanyak 256.058 KK di Jabar belum teraliri listrik. Pada tahun 2019 berkurang 21.094 KK dan 2020 in diharapkani bisa berkurang lebih kurang 20.000 kk.

Dinas ESDM Jawa Barat menargetkan 20.000 kepala keluarga kategori miskin dapat merasakan manfaat listrik pada 2020 ini melalui skema CSR. “Mohon doa dan dukungan para pihak dengan situasi prihatin pandemi covid-19 yang pada umumnya terkena imbas. Mudah-mudahan rencana ini dapat terealisasi,” harapnya.

Warga dapat fasilitas pemasangan listrik gratis dalam bentuk listrik konvensional maupun energi terbarukan. Namun yang menjadi prioritas listrik gratis tersebut yaitu kepala keluarga yang ada di wilayah dengan rasio elektrifikasinya yang masih rendah

“Saat ini kami telah mengajak forum CSR untuk terlibat dalam kegiatan ini melalui Bappeda Jabar sebagai kordinator CSR karena untuk tahun ini maupun tahun 2019 lalu 20.000 KK tersebut dananya bukan dari APBD tapi dari sumber pendanaan lain yaitu di antaranya CSR perusahaan,” kata Bambang.

Bambang mengatakan, untuk memenuhi target tersebut sudah ada beberapa perusahaan yang siap memberikan listrik gratis bagi warga miskin di Jabar.

Manajer PLN UIP JBT I Andi mengungkapkan, akibat dari Pandemi Covid-19 proses pembangunan SUTT listrik Tanggeung-Jampang Kulon terhenti selama 3 bulan. Bulan Juni ini mulai diproses kembali, namun ada revisi dari kapasitas daya 75kVA dan 150kVA sehingga perlu direvisi dan reschedulling.

Pihaknya akan mengidentifikasi kembali proyek tersebut mulai dari perizinan hingga lokasi tapak tower yang direncanakan dibangun sebanyak 180 tower dari Tanggeung hingga Jampang Kulon.

Proses pembanggunan proyek listrik ini sudah dicanangkan sejak 2013 lalu. Sebelumnya rencana awal pembangunan ditargetkan akhir 2021. Namun akibat terjadinya pandemi covid-19 terjadi rescheddule.

PLN juga terkena dampak Covid-19 sehingga terjadi penurunan konsumsi listrik akibat banyak berhentinya perusahaan industri.

“Untuk itu pihak PLN menyeleksi kembali proyek-proyek pembangunan jaringan listrik mana yang dijadikan prioritas I,” jelasnya.

Menurut Andi, agar proyek Tanggeung-Jampang Kulon menjadi prioritas I dibutuhkan dukungan dari pihak pemerintah Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Pemprov Jabar dengan memberikan surat pendukungan pembangunan proyek listrik Tanggeung-Jampang Kulon kepada Pemerintah Pusat dan PLN.

Selain itu, pihaknya membutuhkan bantuan agar bisa percepatan proses perizinan dari pihak-pihak terkait. Sebagian besar lahan untuk pembangunan tapak tower adalah lahan milik warga, tetapi ada ada juga yang berada di lahan kawasan hutan produktif.

Kendala lainnya adalah pembebasan lahan serta kompensasi bagi warga yang rumahnya terlintas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). “Hal penting lainnya adalah penetapan lokasi (penlok),” jelasnya.

Dikemukakan pula, kendala utama lainnta yang sering terjadi dan menjadi masalah dalam percepatan pembangunan adalah pembesaan lahan dan kompensasi warga yang terlintas jaringan SUTT.

“Kami sangat mengapresiasi atas dukungan dan bantuan dari Pemprov Jabar dan Pemkab Cianjur dan Sukabumi untuk.wewujudkan pembangunan SUTT Tanggeung-Jampang Kulon,” ujar Andi. *

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close