BeritaPEMPROV JABAR

Pemprov Jabar Masih Hitung Realisasi Bansos Tahap Satu

Hasanah.id – Bantuan sosial (bansos) provinsi Jawa Barat (Jabar) tahap II akan segera disalurkan. Data penerima bansos intens divalidasi dan dipadankan, supaya tepat sasaran dan berkeadilan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar mengatakan, dalam penyaluran bansos tahap II, data harus benar-benar bersih, sehingga tidak ada warga yang menerima bantuan lebih dari satu.

“Di samping datanya jelas, alamatnya lengkap, kemudian NIK tidak ganda, yang penting dia (penerima) tidak menerima bantuan yang lain,” kata Dodo dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (16/4/20).

Bansos provinsi senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten/kota.

Disinggung realisasi bansos Jabar terupdate, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) masih menghitung realisasi bantuan sosial (Bansos) tahap satu bagi warga terdampak COVID-19. Selain terkendala data, hitungan realisasi bansos di Jabar menunggu distribusi bantuan terhadap 4 daerah selesai.

“Kita baru bisa keluarkan angka realisasi penyaluran Bansos, Jumat 19 Juni 2020. Kita akan rekonsiliasi data dari PT Pos dan Bulog. Nanti akan dirinci bantuan yang terkirim, dikembalikan, dan yang tersisa,” kata Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar, Dudi Sudrajat Abdurachim, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (16/6).

Empat daerah yang baru disalurkan Bansos pada pekan ini adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor.

“Distribusi untuk Tasikmalaya 16 Juni, Garut 17, Kabupaten Bogor dan Sukabumi tanggal 18 Juni. Sehingga baru tanggal 19 kita bisa menghitung keseluruhan data realisasi Bansos,” tambahnya.

Menurut Dudi, keterlambatan distribusi Bansos untuk 4 daerah tersebut disebabkan ada kekurangan komoditi karena berbarengan dengan momentum Idulfitri. “Ada hambatan kekurangan komoditas telur karena lebaran. Kita juga sempat kekurangan sarden. Satu komoditas tidak ada, tentu menghambat penyaluran,” tambahnya.

Meski begitu, jika melihat rencana awal, Pemprov Jabar mencanangkan bansos dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 445.339 orang, dan 1.467.375 orang untuk non-DTKS.

“Dalam perkembangannya kita dinamis ada perubahan anggaran, review dari BPKP dengan cara menyandingkan data dari Kementerian dan bantuan pusat lainnya,” ujar Dudi.

Dalam penyaluran Bansos Jabar, PT Pos dilibatkan sebagai distributor dan Bulog sebagai penyedia logistik. Kedua perusahaan ini mempunyai target, data, dan realisasi berbeda-beda.

Menurut Dudi, Bulog menargetkan jumlah penerima bansos dari DTKS sebesar 395.637 jiwa, dan 1.401.295 jiwa non-DTKS. “Versi data Bulog saat ini target bansos dari DTKS sudah tercapai 100 persen. Sedangkan non-DTKS, target 1.401.295 bantuan, baru tercapai 1.325.942 orang atau 94 ,6 persen,” jelasnya.

Sedangkan versi PT Pos, menargetkan bantuan dari DTKS sebanyak 395.635 jiwa. Tercapai 390.359 atau 98 persen. Non-DTKS target 1.408.817 bantuan, yang tercapai 1.800.123 atau 71,6 persen.

“Itu lah kenapa kita perlu rekonsiliasi data dulu. Jumat kita jabarkan,” pungkasnya. ***

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close