ADIKARYA PARLEMENBerita

Pendidikan SMA/SMK Gratis, Ini Tanggapan Komisi I DPRD Jabar Waras Wasisto

ADIKARYA PARLEMEN

Hasanah.id-Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim terus mengakselerasi pembangunan di bidang pendidikan. Salah satunya dengan menggulirkan program Gratis Iuran Bulanan.

Pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar) mengenai kebijakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis untuk sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Jabar. Biaya SPP gratis untuk SMA dan SMK di Jabar akan diberlakukan pada tahun ajaran 2020/2021.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Waras Wasisto menuturkan, pendidikan merupakan investasi masa depan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memajukan pendidikan.

Disinggung program pendidikan gratis yang merupakan salah satu janji kampanye Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum dan  harus direalisasikan. Ia menegaskan jika selama ini, program itu sudah dibahas, mulai dari kebutuhan setiap siswa, sekolah hingga besaran anggaran yang harus disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar setiap tahun.

Fraksi PDI Perjuangan Jabar ini mengungkapkan, pelayanan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam upaya membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkualitas, khususnya masyarakat Jawa Barat.

“Baiknya bangun sistemnya dulu, dicari dulu berapa indeks kebutuhan persiswanya, berapa untuk sekolah hingga besaran anggaran yang harus disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar setiap tahun, baru bagaimana mencari anggarannya.” pungkas politikus PDI Perjuangan.

Seperti diketahui Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memastikan iuran bulanan untuk SMA maupun SMK negeri di Jabar serta anak kurang mampu di sekolah swasta digratiskan tahun ini 2020/2021. Untuk bisa menggratiskan SPP SMA dan SMK negeri mulai tahun 2020 ini, anggaran yang dibutuhkan sangat besar, yakni mencapai Rp 2 triliun per tahun.

Adapun besaran dana yang diberikan pemerintah kepada tiap siswa, menurut Kadisdik Jabar, berkisar Rp 150.000 – Rp 180.000 per bulan. Namun, ia menggarisbawahi, pembebasan biaya tersebut hanya berlaku bagi sekolah negeri. Kalau untuk swasta sudah ada dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU

“Wacana penggratisan SPP SMA dan SMK ini harus mendapatkan persetujuan DPRD Jabar, mengingat kebutuhan anggarannya besar,”pungkasnya.

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close