Hasanah,id– Penyaluran bantuan sosial (bansos) secara besar-besaran dari pemerintah di masa pandemik COVID-19 ini, rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Pengamat Komunikasi Politik melihat kasus penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik tidak bisa dianggap enteng.
“Ada trust yang diberikan pemerintah yang disalahgunakan dan pembohongan publik terhadap warga penerima. Bayangkan untuk hand sanitizer dan sembako saja bisa dimanipulasi, bagaimana dengan hal yang lain?” Kata Ari (seperti dilansir IDN Times), Jumat (8/5).
Meskipun masa kampanye belum dimulai, Ari berharap agar Bawaslu bisa mencatat pelanggaran tersebut, untuk menjadi perhatian khusus bagi para kontestan lain, termasuk petahana.
“Karena dengan belum berakhirnya masa pandemik COVID-19, penyaluran bansos di tahap selanjutnya masih rawan dengan manipulasi politik,” ujarnya.
Mantan Tenaga Ahli Desk Pilkada Kemendagri ini menuturkan, dari pengalamannya terjun ke daerah-daerah selama Pilkada serentak 2017 – 2018, ia melihat para petahana yang maju lagi di kontestasi pilkada berusaha memanfaatkan segala momentum bantuan dari pemerintah pusat atau daerah untuk warga, dengan mengatasnamakan pribadi.
“Ibaratnya, ikut naik bus umum tetapi ogah bayar karcis. Harusnya penumpang seperti ini tidak cukup diminta putar balik, tetapi harus diturunkan dari bus dan diberi sanksi tegas,”ungkapnya.
Pembimbing disertasi di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran itu menambahkan, jika pilkada direncanakan digelar pada 9 Desember 2020 maka panitia pengawas, LSM, media dan netizen harus pro aktif ikut mengawasi penyaluran bansos agar tepat sasaran.
“KPU harus ikut mengunci dalam Peraturan KPU untuk tata cara pelaksanaan kampanye, agar modus penyaluran bansos tidak disusupi dengan modus politik dari petahana,” pungkasnya.
