DPR Umumkan Enam Keputusan Penting sebagai Respons atas Tuntutan 17+8 Rakyat
- account_circle Bobby Suryo
- calendar_month 6 September 2025
- visibility 66
- comment 0 Komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks untuk kenyamanan membaca.
Hasanah.id –Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya memberikan jawaban resmi terkait tuntutan 17+8 rakyat. Melalui rapat konsultasi pimpinan DPR bersama seluruh fraksi, dihasilkan enam keputusan yang diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Dasco menjelaskan bahwa rapat digelar sehari sebelumnya, Kamis (4/9/2025), dan menghasilkan sejumlah kebijakan yang diarahkan pada penghematan fasilitas, penghentian perjalanan dinas luar negeri, serta peningkatan transparansi kerja parlemen.
“Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi. Kami sampaikan kepada publik agar menjadi komitmen bersama,” ucap Dasco.
Adapun enam keputusan yang diambil DPR adalah sebagai berikut:
Penghapusan tunjangan perumahan bagi anggota DPR mulai berlaku sejak 31 Agustus 2025.
Penghentian sementara (moratorium) kunjungan kerja ke luar negeri terhitung 1 September 2025, kecuali dalam rangka undangan resmi kenegaraan.
Pemangkasan berbagai fasilitas dan tunjangan, mencakup biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.
Anggota DPR yang dinonaktifkan partainya tidak akan menerima hak keuangan selama masa penonaktifan.
Koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan DPR untuk menindaklanjuti penonaktifan sejumlah anggota DPR yang sudah diproses di mahkamah partai politik masing-masing.
Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi dan pengambilan kebijakan di DPR.
Dasco menegaskan keputusan ini ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPR, yaitu Puan Maharani, dirinya sendiri, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
- Penulis: Bobby Suryo



