Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri: PDIP minta data BGN dan akan sanksi kader MBG
- account_circle khasanah
- calendar_month Kamis, 2 Jul 2026 15:43 WIB
- visibility 102
- comment 0 komentar
- print Cetak
PDIP Tegaskan Tindakan Tegas Terhadap Kader Proyek MBG
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengambil langkah cepat menanggapi isu penyalahgunaan wewenang yang mengemuka terkait program MBG.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai inisiatif partai tersebut sebagai tindakan preventif yang pantas diapresiasi dalam konteks publik yang mulai curiga terhadap tata kelola program MBG.
Adi menyatakan fenomena penyalahgunaan wewenang ini berpotensi meluas dan tidak terbatas pada satu kelompok partai saja.
Surat resmi dari DPP PDIP kepada Kepala Badan Geospasial Nasional (BGN) dikonfirmasi sebagai tindak lanjut dari instruksi partai.
Instruksi itu merujuk pada surat edaran partai tertanggal 24 Februari 2026 yang melarang kader dari unsur struktural, legislatif, dan eksekutif memanfaatkan program MBG untuk keuntungan finansial.
Menurut sumber internal PDIP, permintaan data kepada BGN dimaksudkan untuk memperjelas keterlibatan kader sebelum keputusan disipliner diambil.
PDIP menegaskan tidak akan menerapkan sanksi hanya berdasarkan kabar di media sosial atau desas-desus tanpa bukti yang kuat.
Langkah meminta data resmi dinilai Adi sebagai sinyal tegas bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri serius mengawasi perilaku kadernya.
Adi menambahkan bahwa kasus yang diungkap Indonesia Corruption Watch menarik perhatian karena adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang bisa berujung pada praktik korupsi.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
