Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah Mendorong BPKH Menahan Kenaikan Biaya Haji 2027
- account_circle khasanah
- calendar_month Kamis, 9 Jul 2026 09:16 WIB
- visibility 39
- comment 0 komentar
- print Cetak
BPKH Diminta Siapkan Strategi Atasi Kenaikan Biaya Haji 2027
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menegaskan pemerintah tidak seharusnya menggunakan APBN untuk menutup kenaikan biaya haji.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 8 Juli 2026, ketika wacana soal kenaikan biaya haji kembali mencuat.
Said beralasan bahwa penggunaan anggaran negara untuk menanggung kenaikan biaya haji bagi mereka yang mampu berpotensi menimbulkan masalah dari sisi syariat dan administrasi.
Said Abdullah menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR dan merupakan kader PDIP.
Ia mendorong agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi dana haji.
Said mengusulkan agar hasil investasi BPKH dimaksimalkan sehingga dapat membantu menahan kenaikan biaya penyelenggaraan haji.
“Dari sisa hasil, dari keuntungan hasil usaha untuk menambal kekurangan atau kenaikan ongkos haji,” katanya saat menjelaskan alternatif pembiayaan.
Selain itu ia mengingatkan APBN sebaiknya difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan dan bantuan untuk warga yang benar-benar membutuhkan.
Ia menegaskan kembali bahwa subsidi melalui APBN tidak tepat diberikan kepada individu yang secara finansial dan fisik telah memenuhi syarat berhaji.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
