RUU Daerah Kepulauan dorong keadilan fiskal kata Ketua Tim Kerja DPD RI Andi Sofyan Hasdam
- account_circle khasanah
- calendar_month Kamis, 9 Jul 2026 15:36 WIB
- visibility 62
- comment 0 komentar
- print Cetak
RUU Daerah Kepulauan Tingkatkan Keadilan Pembangunan Fiskal
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – DPRD dan lembaga negara mendorong pengesahan RUU Daerah Kepulauan sebagai kerangka hukum untuk mengurangi kesenjangan layanan dan biaya logistik tinggi di pulau-pulau kecil.
DPD RI menegaskan dukungan terhadap RUU tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus DPR RI bersama perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang digelar di Senayan, Jakarta, pada Rabu, 8 Juli 2026.
Andi Sofyan Hasdam, Ketua Tim Kerja DPD RI untuk RUU Daerah Kepulauan, menyatakan bahwa rancangan undang-undang ini lebih dari sekadar pengelolaan laut; ia dirancang untuk memastikan kehadiran negara di pulau-pulau terluar.
Andi menekankan perlunya pendekatan pembangunan yang komprehensif, yang mengakui karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perhatian setara pada daratan dan laut.
Anggota DPD RI Graal Taliawo menilai kebijakan pembangunan nasional belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi khas daerah kepulauan.
Graal menyerukan kebijakan afirmatif agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat di kepulauan.
Ia juga meminta pengakuan fiskal yang lebih adil untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di pulau-pulau kecil.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
